DPD RI Desak Pemerintah Siapkan Road Map Transparan untuk Penyelesaian Konflik Papua
Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara resmi memberikan sikap tegas terhadap kondisi terkini di Papua, dengan mendesak pemerintah untuk segera menyusun road map yang jelas dan transparan guna menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).
Konferensi Pers Dihadiri Anggota DPD dari Papua
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci DPD RI, termasuk Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, serta anggota DPD RI lainnya seperti R. Graal Taliawo, Lis Tabuni, dan Arianto Kogoya. Mereka secara kolektif menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi di Papua, terutama menyusul insiden kekerasan yang terjadi pada 14 April 2026.
Yorrys Raweyai menjelaskan bahwa konferensi pers ini digelar setelah mereka menerima berbagai masukan dari rekan-rekan yang baru kembali dari masa reses di Papua. "Kami dari sub wilayah Papua Timur 2, setelah membaca, mendengar, dan mendapatkan masukan, merasa bahwa kejadian-kejadian terkini, khususnya pada tanggal 14 April, tidak boleh dianggap biasa. Ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan komunikasi yang lebih terstruktur," tegas Yorrys.
Kekerasan dan Dampaknya pada Masyarakat Sipil
Sementara itu, Filep Wamafma menyoroti bahwa peristiwa kekerasan di Papua telah merenggut korban dari kalangan masyarakat sipil, dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi wilayah yang paling terdampak. Selain konflik, permasalahan kemiskinan yang melanda masyarakat Papua juga menjadi fokus perhatian.
Dalam pernyataan sikapnya, DPD RI membacakan beberapa poin kritis, yang salah satunya menekankan pentingnya road map penyelesaian konflik. "Pemerintah harus membuka grand design dan road map Papua kepada publik. Arah kebijakan, strategi, dan tahapan penyelesaian konflik harus disampaikan secara terbuka dan transparan, agar masyarakat tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian," ungkap Filep.
Dorongan untuk Dialog Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan
DPD RI juga mendorong dilakukannya dialog yang inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses penyelesaian persoalan di Papua. Selain itu, mereka menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal, untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang.
"Memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan elemen masyarakat sangat krusial. Penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi dari seluruh lembaga negara dan elemen masyarakat untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan," tambah Filep.
Dengan desakan ini, DPD RI berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk mengakhiri konflik dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi di Papua, menciptakan perdamaian dan stabilitas yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
