Lalu Ahmad Fatoni dan Sri Sukarni memiliki mimpi besar bagi sesama penyandang disabilitas terkait kesiapsiagaan bencana. Mereka sepakat bahwa penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya menjadi pihak yang diselamatkan, tetapi juga ikut menjaga sesama ketika bencana datang. Mimpi tersebut perlahan mulai diwujudkan melalui Unit Layanan Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ULD BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Fatoni dan Sri Sukarni kini terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan upaya penanggulangan bencana yang inklusif di NTB.
Keterlibatan dari Awal
ULD BPBD NTB dibentuk bersama berbagai organisasi disabilitas di NTB dengan dukungan SIAP SIAGA, program kemitraan Australia-Indonesia dalam manajemen risiko bencana. “Dari proses awal ini kan kami dilibatkan, yang sebelumnya kami belum pernah dilibatkan sama sekali. Nah, kalau kami sudah dilibatkan dari proses awal, sampai perencanaan, sampai dengan eksekusi, tentu akan jauh lebih baik dibanding tidak dilibatkan sama sekali,” kata Fatoni yang kini menjabat Koordinator Bidang Data dan Informasi ULD BPBD NTB.
Bagi Fatoni, dilibatkannya penyandang disabilitas dalam program kesiapsiagaan bencana bukan sekadar formalitas. Sebab, dia menilai banyak kebijakan maupun fasilitas publik yang dibuat dengan niat baik, tetapi tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan penyandang disabilitas. Ia mencontohkan guiding block atau ubin pemandu untuk penyandang tunanetra yang justru hanya berputar di taman, atau ramp kursi roda yang terlalu curam sehingga sulit digunakan. “Jadi, kami penting untuk dilibatkan dalam proses eksekusinya untuk mengawasi hal tersebut. Dan ini masih dalam proses kami untuk terus mengadvokasi pemerintah, terutama dalam hal tersebut,” ujarnya.
Kebutuhan Beragam Disabilitas
Dalam konteks kebencanaan, Fatoni mengatakan kebutuhan setiap ragam disabilitas juga berbeda. Misalnya, penyandang disabilitas tunarungu tidak dapat menerima peringatan bencana jika hanya mengandalkan sirene atau pengeras suara. “Kalau pakai sirene, apa yang bisa membuat teman-teman tuli aware? Itu kan harus dipikirkan sampai ke sana,” katanya.
Jaringan Disabilitas Hingga Desa
Sementara itu, Sekretaris ULD BPBD NTB yang juga Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, Sri Sukarni, mengatakan kelompok disabilitas sebenarnya telah memiliki jaringan hingga tingkat desa. Jaringan tersebut kerap menjadi sumber informasi pertama ketika bencana terjadi sebelum laporan masuk ke pemerintah. “Jadi ketika terjadi bencana, misalnya seperti yang ditanyakan tadi, ketika terjadi bencana banjir atau apa di desa, kita sudah komunikasi. Belum sampai ke BPBD, sudah sampai ke kami duluan,” ujar Sri.
Sebagai pengguna kursi roda, Sri menyebut tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas saat bencana tidak berhenti pada proses evakuasi. Dia menyatakan bahwa sering kali yang diselamatkan hanya orangnya, sementara alat bantu seperti kursi roda atau tongkat justru tertinggal. “Kadang kan ketika bencana itu, yang dibantu adalah orangnya saja, tetapi kursi roda dan alat bantu itu tertinggal. Jadi ketika di pengungsian, kami tidak bisa mengakses (beraktivitas),” kata Sri.
Perhatian untuk Perempuan Disabilitas
Ia juga menyoroti kebutuhan khusus perempuan disabilitas yang kerap luput dari perhatian saat masa tanggap darurat. Menurut Sri, saat bencana perempuan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan berlapis sehingga kebutuhan mereka perlu dipetakan sejak sebelum bencana terjadi. Meski ULD baru berusia sekitar satu tahun, Sri optimistis organisasi yang menghimpun 10 organisasi disabilitas tersebut akan terus berkembang. Baginya, perjalanan membangun sistem kebencanaan yang inklusif memang masih panjang, tetapi langkah awal sudah dimulai. “Ini adalah SDM kami yang akan membuat ULD ini nanti berkembang, yang akan membuat ULD ini insyaallah akan maju ke depan dalam tahun-tahun yang akan datang. Gitu, seperti bayi yang baru belajar merangkak, lalu berlari, dan dewasa,” kata Sri.
