Menteri Kebudayaan Fadli Zon angkat bicara terkait viralnya bangunan baru di dalam area kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ia menegaskan bahwa bangunan tersebut tidak menjadi masalah karena tidak mengubah bangunan cagar budaya yang ada.
Penjelasan Fadli Zon soal Bangunan Baru
“Tidak ada masalah saya kira. Ya, kita kan ada bangunan-bangunan yang merupakan cagar budaya, (bangunan baru) itu kan bukan di bangunan cagar budaya. Jadi tidak ada masalah,” kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Fadli menjelaskan bahwa masalah baru akan timbul jika bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dibongkar. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Gorontalo sebagai pelanggaran. “Yang ada masalah itu kalau dia sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, nah itu dibongkar. Nah seperti yang terjadi di Gorontalo. Nah itu tidak boleh. Ya, itu ada aturannya,” ujarnya.
Bangunan baru ini berdiri di atas lahan kosong yang sebelumnya tidak terpakai. “Karena dia di tanah yang juga kosong dan memang untuk keperluan ini kan bagian yang, bagian dari living heritage, tidak mengubah yang lain,” lanjut Fadli.
Perubahan di Bagian Belakang Istana Merdeka
Fadli juga menyinggung perubahan yang terjadi di bagian belakang Istana Merdeka. Menurutnya, perubahan tersebut bersifat mendukung konstruksi bangunan dan telah melalui kajian yang matang. “Ya nggak ada masalah. Pada dasarnya yang mendukung termasuk konstruksi, tampilan aslinya itu semuanya itu sudah melalui satu kajian juga,” ujarnya.
Fungsi Bangunan Baru: Ruang Pertemuan Skala Besar
Fadli Zon menjelaskan bahwa bangunan baru di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta akan difungsikan sebagai ruang pertemuan skala besar, mirip dengan gedung serbaguna. “Ya kita ini kan di sini kekurangan tempat ya, untuk misalnya melakukan pertemuan-pertemuan yang besar, ya makanya kan berapa kali ini selalu pakai tenda ya. Ya mungkin gedung semacam serbaguna gitu ya,” ujarnya.
Ia tidak merinci lebih lanjut mengenai proses pembangunan gedung tersebut karena hal itu berada di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Fadli hanya menekankan bahwa Istana kekurangan ruang pertemuan yang memadai. “Nanti kalau itu kan Setneg dan Setkab yang ngatur, tapi memang kita kekurangan. Untuk ruangan-ruangan lihat saja sangat sempit, kecil ya, dan memang kita harapkan harus ada tempat-tempat baru yang bisa digunakan,” ujarnya.
