Filipina Terapkan Sistem Kerja Empat Hari Seminggu untuk Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengumumkan langkah drastis pemerintahnya dengan menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu di kantor-kantor pemerintah, efektif mulai 9 Maret 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu oleh konflik perang di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran.
Langkah Penghematan Energi di Tengah Krisis Global
Dalam pesannya yang disampaikan pada Jumat, 6 Maret 2026, dan dilaporkan oleh media The Inquirer, Marcos menegaskan bahwa kebijakan sementara ini bertujuan untuk menghemat energi dan mengurangi konsumsi BBM. "Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif," ujarnya dalam bahasa Filipina. Namun, ia mengecualikan kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau penting, seperti polisi, pemadam kebakaran, dan unit layanan garda depan masyarakat.
Selain itu, Marcos memerintahkan semua lembaga pemerintah untuk mengurangi konsumsi listrik dan pengeluaran BBM sebesar 10 hingga 20 persen. Ia juga melarang sementara perjalanan dan aktivitas pemerintah yang tidak perlu, termasuk rapat yang dapat dilakukan secara internal di dalam kantor. Kebijakan ini akan berlaku "sampai dicabut atau dibatalkan lebih awal oleh presiden."
Dampak Perang Timur Tengah pada Harga BBM Lokal
Presiden Marcos memperingatkan bahwa penutupan jalur strategis Selat Hormuz akibat perang akan berdampak langsung pada harga BBM di Filipina. Diperkirakan, pada pekan mendatang, harga bensin akan naik sebesar 7,48 peso (sekitar Rp 2.148) per liter, solar meningkat 17,28 peso (Rp 4.963), dan minyak tanah melonjak hingga 32,35 peso (Rp 9.290). "Kita adalah korban perang yang bukan pilihan kita," kata Marcos dalam pernyataan yang dilansir AFP. "Tapi kita yang mengendalikan bagaimana kita akan melindungi rakyat Filipina."
Untuk memastikan implementasi yang tepat, pemerintah telah merilis surat edaran yang memerintahkan semua lembaga untuk merumuskan pedoman internal. Pedoman ini mencakup pemantauan kehadiran, standar kinerja, dan mekanisme dokumentasi, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Kebijakan kerja empat hari ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial akibat kenaikan harga BBM, sekaligus mendorong efisiensi energi di sektor publik. Langkah ini mencerminkan upaya Filipina untuk beradaptasi dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh konflik internasional.
