Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pendekatan collaborative governance membutuhkan kontribusi aktif perguruan tinggi. Kementerian PAN-RB tidak hanya fokus membangun sistem digital yang terintegrasi, tetapi juga mengembangkan ekosistem penyiapan dan pengembangan talenta aparatur sipil negara (ASN) yang adaptif terhadap perkembangan dunia digital.
Peran Strategis Perguruan Tinggi
Dalam sambutannya di Universitas Padjajaran Talent & Employer Partnership Summit 2026 di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5/2026), Rini menguraikan tiga peran strategis perguruan tinggi. Pertama, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi masa depan. Kedua, penguatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah. Ketiga, pengembangan collaborative digital talent hub yang mempertemukan dunia akademik dan birokrasi.
Kolaborasi Melalui Program Magang
Rini menjelaskan bahwa penguatan kolaborasi dapat dilakukan melalui program magang, project collaboration, serta experiential learning. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dan talenta muda memiliki pengalaman nyata dalam menjawab tantangan sektor publik.
Menurut Rini, akademisi merupakan sumber kepemimpinan intelektual yang sangat penting dalam memperkuat birokrasi berbasis bukti. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi perlu terus diperkuat untuk menyiapkan future-ready talent dan membangun ASN yang berdaya saing global.
Masa Depan Tata Kelola Pemerintahan
Rini menekankan bahwa masa depan tata kelola pemerintahan akan bergerak menuju governance yang semakin kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah tidak lagi hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi bekerja bersama masyarakat.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan talenta unggul, memperkuat budaya kolaboratif, dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif serta berbasis bukti,” ujar Rini.
Ia meyakini bahwa birokrasi masa depan harus adaptif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Birokrasi harus menghadirkan pelayanan yang benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar administrasi di atas meja.
Dunia kampus seperti Unpad tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebab, dunia digital tidak hanya soal kemajuan teknologi.
“Masa depan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh manusia-manusia unggul yang mampu bekerja kolaboratif, adaptif, dan menghadirkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat,” tutup Rini.
