Kedaulatan Langit Nusantara di Tengah Gempuran Starlink
Industri satelit Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang seiring kebutuhan konektivitas di wilayah kepulauan yang luas serta peluang pasar di kawasan Asia Pasifik yang terus tumbuh. Namun, peluang tersebut dibayangi tantangan serius dari masuknya pemain global dengan teknologi lebih maju dan agresif, seperti Starlink dan operator satelit asing lainnya.
Kehadiran layanan berbasis satelit orbit rendah (LEO) menawarkan konektivitas cepat, latensi rendah, serta kemudahan instalasi yang langsung menyasar pengguna akhir. Model ini tidak hanya mengubah ekspektasi pasar, tetapi juga berpotensi menggeser peran pemain domestik yang selama ini mengandalkan satelit orbit geostasioner (GEO).
Isu Kedaulatan Langit Nusantara
Di tengah dinamika tersebut, isu kedaulatan langit Nusantara menjadi semakin relevan. Bukan hanya soal siapa yang menyediakan layanan, tetapi juga siapa yang mengontrol data, spektrum frekuensi, dan infrastruktur yang melintasi wilayah Indonesia. Salah satu kekhawatiran utama adalah aliran data yang berpotensi keluar dari yurisdiksi nasional jika tidak diatur secara ketat. Layanan satelit global memungkinkan konektivitas tanpa bergantung pada infrastruktur dalam negeri, sehingga memunculkan risiko terhadap kontrol data strategis.
Selain itu, perebutan spektrum frekuensi dan slot orbit di tingkat global juga menjadi tantangan. Negara atau operator yang lebih dulu mengamankan sumber daya tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang sulit dikejar.
Pernyataan ASSI
Menanggapi hal ini, Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menegaskan bahwa perkembangan teknologi global tidak bisa dihindari, tetapi harus direspons dengan strategi yang tepat. Ketua Umum ASSI, Rusdianto Yuli Hermansyah, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dalam pengelolaan industri satelit nasional.
"Potensinya besar, tapi kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Kita harus tetap punya kontrol, terutama terhadap data dan infrastruktur yang beroperasi di wilayah kita," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
ASSI mendorong agar seluruh data dari layanan satelit, termasuk yang terintegrasi dengan jaringan seluler, tetap "landing" di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital. Selain itu, ASSI juga menilai perlu adanya orkestrasi nasional dalam pengembangan konstelasi satelit. Tanpa koordinasi, potensi benturan frekuensi dan orbit antaroperator bisa terjadi dan justru merugikan industri dalam negeri.
Penguatan Kapasitas Nasional
Di sisi lain, penguatan kapasitas nasional menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemain global. Indonesia telah memiliki fondasi awal melalui pengembangan teknologi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional serta operasional satelit oleh operator domestik. Namun, kemampuan end-to-end dari pembangunan hingga peluncuran satelit masih perlu ditingkatkan, termasuk melalui rencana pembangunan fasilitas peluncuran di dalam negeri.
ASSI pun berharap agar pemerintah menyoroti pentingnya kebijakan yang adil atau level playing field antara operator lokal dan global, baik dari sisi biaya spektrum maupun kewajiban operasional.
Menuju Era 6G
Di tengah tren integrasi jaringan terestrial dan non-terestrial (NTN) menuju era 6G, satelit akan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem telekomunikasi nasional. Hal ini membuat isu kedaulatan tidak lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis.
"Ini momentum untuk memperkuat ekosistem nasional. Kalau tidak, kita akan tertinggal di rumah sendiri," kata Rusdianto.
