Pemerintah Kebut Sinergi Lintas Sektor untuk Transformasi Digital yang Terstruktur
Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan transformasi digital dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini bertujuan memastikan setiap inisiatif digital saling terhubung dan tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Arahan Presiden dan Peran Kementerian
Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi menjadi instrumen strategis untuk menekan kebocoran anggaran dan memastikan bantuan serta subsidi tepat sasaran. Menanggapi arahan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa kerja sama lintas sektor telah berhasil dalam penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) pada use case prioritas, yaitu perlindungan sosial (perlinsos).
"Komponen identitas digital dan pertukaran data telah diselesaikan, dan akan dilanjutkan ke pembayaran digital untuk penyaluran yang lebih optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis pada Kamis, 23 April 2026. Ia menambahkan bahwa semua layanan digital, termasuk perlinsos, akan diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik terpadu sebagai wujud kemudahan layanan pemerintah bagi masyarakat.
Orkestrasi Lintas Sektor dan Peran KPTDP
Hal tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026. Ditegaskannya, orkestrasi lintas sektor perlu terus dilakukan melalui peran KPTDP dan Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk mendorong transformasi digital berbagai program strategis pemerintah.
Melalui orkestrasi ini, layanan digital pemerintah diarahkan menjadi terpadu dalam siklus hidup masyarakat, sehingga tidak lagi berjalan terpisah, tetapi saling terhubung antar fase kehidupan. Selanjutnya, layanan-layanan tersebut dapat terintegrasi di dalam Portal Layanan Publik Nasional, INAku. Rini juga menyoroti perlunya penyesuaian beberapa regulasi agar transformasi digital pemerintah dapat berjalan optimal.
Pemangkasan Proses dan Inovasi Terkendali
Transformasi digital diharapkan dapat memangkas proses bisnis secara signifikan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam seleksi penerima bantuan sosial (bansos), serta memungkinkan masyarakat mengajukan bantuan secara mandiri. Selain itu, regulasi piloting sebagai ruang inovasi terkendali perlu diperkuat agar dapat diperluas ke use case lain, dengan Rancangan Perpres Pemerintah Digital sebagai game changer.
Kolaborasi dan Perkembangan Digitalisasi Perlinsos
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPTDP sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kolaborasi lintas instansi selama ini sudah cukup baik, dibuktikan dengan progres transformasi digital pemerintah yang terus berjalan. Menurut Luhut, digitalisasi perlinsos perlu terus dikembangkan karena menjadi contoh bagaimana teknologi dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk dalam use case pertama ini.
KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan sedang mempersiapkan perluasan implementasi di 42 kabupaten/kota. Pelaksanaan piloting di Banyuwangi berjalan dengan baik, dengan tahapan sanggah yang melibatkan 9.639 Kartu Keluarga dan total sanggah yang berhasil diajukan sebanyak 7.166 KK.
Keamanan Data dan Penguatan Infrastruktur Digital
Luhut menekankan bahwa transformasi digital pemerintah harus diikuti dengan pengamanan data oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjamin keamanan data masyarakat. Pengembangan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital sebagai bagian dari Digital Public Infrastructure (DPI) juga perlu terus diperkuat. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi harus terus dilakukan untuk mempercepat transformasi.
Hasil Positif dari Piloting di Banyuwangi
Sementara itu, Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi berhasil meningkatkan akurasi data secara signifikan. Hal ini ditandai dengan penurunan drastis tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dari sebelumnya 77,7% menjadi 28,2%. Beberapa lembaga independen juga telah mengukur dampak positif lainnya dari digitalisasi bansos ini.
"Piloting digitalisasi bansos bermakna jika tahapan pensasaran dan penyaluran bansos berhasil diterapkan. Kemudian perluasan piloting kepada 42 kabupaten/kota lainnya harus memperhatikan kesiapan teknis dan regulasi yang mencakup keseluruhan proses tahapan," pungkas Gus Ipul. Dengan sinergi yang kuat, pemerintah berharap transformasi digital dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
