Eks Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) periode 2008-2013, Dede Yusuf, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, menilai usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda belum urgen atau mendesak untuk dilakukan saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Dede di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026).
Pertimbangan Budaya dan Historis
Menurut Dede, Jawa Barat tidak hanya dihuni oleh masyarakat Sunda, melainkan juga mencakup budaya Betawi dan Jawa. Ia khawatir perubahan nama menjadi Tatar Sunda akan membuat budaya lain di Jawa Barat seolah menjadi minoritas. "Maka ada beberapa kebudayaan yang akhirnya seperti menjadi minoritas. Padahal konsepnya Tatar Sunda itu adalah harusnya menjadi suatu daerah yang lebih egaliter. Apalagi dekat dengan DKI [Jakarta]," ujar Dede. Ia menambahkan, dari segi historis, perubahan nama tersebut juga belum diperlukan.
Prosedur Legislasi yang Harus Dilalui
Meskipun menilai usulan tersebut belum mendesak, Dede mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun DPRD Jawa Barat untuk mengusulkan perubahan nama. Ia menegaskan bahwa perubahan nomenklatur provinsi harus dilakukan melalui revisi undang-undang di DPR RI. "Harus jadi undang-undang karena kan perubahan nomenklatur provinsi, kabupaten/kota, itu adanya di undang-undang dan itu harus diputuskan di DPR RI," jelasnya. Revisi undang-undang tersebut akan mencakup nomenklatur hingga batas wilayah. DPRD boleh mengusulkan, tetapi keputusan akhir berada di DPR RI.
DPRD Jabar Beri Lampu Hijau
Sementara itu, seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat telah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan perubahan nama tersebut ke tahapan legislasi. Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan bahwa pembahasan usulan ini didorong oleh kekhawatiran akan tergerusnya identitas budaya Sunda. "Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah," klaim politikus PKB itu pada Senin (6/7/2026).
Tanggapan terhadap Kekhawatiran Keberagaman
Menanggapi kekhawatiran bahwa nama "Provinsi Sunda" tidak merepresentasikan keberagaman budaya di Jawa Barat, Rahmat menegaskan bahwa tidak ada wilayah di Jawa Barat yang berada di luar cakupan Tatar Sunda. "Tidak ada wilayah non-Sunda. Semua yang ada dalam cakupan Provinsi Jawa Barat sekarang ini semuanya wilayah Sunda," tegasnya.
