Komisi Penyelidik Internasional Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel merilis laporan terbaru yang menuduh Israel secara sengaja menargetkan anak-anak Palestina di Jalur Gaza. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Laporan itu juga mencakup temuan kejahatan perang di Tepi Barat yang diduduki.
Anak-anak sebagai Target Strategis
Menurut komisi tersebut, pemerintah dan pasukan keamanan Israel dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kematian serta penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap ratusan ribu anak Palestina. Komisi menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan Israel merupakan bagian dari strategi yang disengaja untuk menghancurkan masa depan rakyat Palestina di Gaza dengan menargetkan anak-anak mereka. Srinivasan Muralidhar, ahli hukum asal India yang memimpin komisi tersebut, menyatakan, "Dengan menargetkan anak-anak, Israel menyerang kapasitas rakyat Palestina untuk terus ada dan menentukan masa depan mereka."
Sejak Oktober 2023, militer Israel melancarkan operasi militer di Gaza. Data dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB, mencatat sedikitnya 73.035 orang telah tewas di Gaza, termasuk lebih dari 21.280 anak-anak. Sekitar 30% dari seluruh korban tewas adalah anak-anak.
Modus Operandi dan Pelanggaran Hukum
Laporan komisi menyebutkan bahwa Israel menargetkan anak-anak Palestina di Gaza dengan menembak organ vital mereka menggunakan senjata presisi, seperti drone quadcopter dan penembak jitu. Selain itu, Israel menggunakan senjata berdaya ledak tinggi dalam serangan terhadap bangunan perumahan, sekolah, dan kamp pengungsian yang dipadati anak-anak. Israel juga dianggap gagal melindungi anak-anak Palestina dari menjadi sasaran tentara Israel dan para pemukim di Tepi Barat.
Anak-anak di Gaza dan Tepi Barat, terutama remaja laki-laki, telah ditangkap, disiksa, dan diperlakukan buruk di penjara serta fasilitas penahanan Israel. Komisi mendokumentasikan insiden kekerasan seksual dan berbasis gender yang menargetkan anak-anak Palestina, sering kali selama penangkapan atau di dalam tahanan. Serangan terhadap rumah sakit bersalin dan pediatrik di Gaza secara sistematis menghancurkan akses anak-anak terhadap perawatan yang menopang kehidupan.
Penggunaan Kelaparan sebagai Metode Perang
Laporan itu juga menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai metode perang. Pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza telah menyebabkan kekurangan gizi akut dan kronis di kalangan anak-anak Gaza, menghilangkan kondisi dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Melalui serangan terhadap sekolah, pemindahan massal, dan penutupan paksa, otoritas Israel secara sistematis mengganggu kemampuan anak-anak untuk belajar, sehingga merusak fondasi intelektual dan sosial masyarakat Palestina.
Bahkan setelah gencatan senjata pada Oktober 2025, anak-anak terus terbunuh dan terluka parah. Komisi mencatat bahwa Israel terus mengabaikan gencatan senjata dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak-anak Palestina berdasarkan hukum internasional.
Respons Israel
Kementerian Luar Negeri Israel sepenuhnya menolak laporan komisi tersebut, menyebutnya sebagai "fitnah palsu" dan "sebuah karya propaganda yang sama keterlaluan dengan laporan-laporan sebelumnya". Pihaknya mengecam komisi sebagai "mekanisme yang pada dasarnya cacat yang tujuan utamanya adalah untuk menyoroti dan menjelekkan Israel, bukan mencari kebenaran". Israel juga menuduh komisi tidak memiliki mekanisme verifikasi yang kredibel atas klaimnya.
Para pemimpin Israel secara konsisten menolak tuduhan genosida, dan mengatakan bahwa operasi militernya di Gaza dilakukan untuk membela diri, mengalahkan Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya, serta memastikan pembebasan sandera Israel. Mereka menegaskan bahwa pasukan Israel beroperasi sesuai dengan hukum internasional dan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk mengurangi dampak terhadap warga sipil.
Latar Belakang Komisi Penyelidik PBB
Komisi Penyelidik Internasional Independen tentang Wilayah Palestina yang Diduduki dan Israel didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2021 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia. Panel ahli yang terdiri dari tiga anggota tersebut tidak secara resmi berbicara atas nama PBB. Pada September lalu, komisi tersebut menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, dengan menyimpulkan bahwa empat dari lima tindakan genosida yang didefinisikan dalam Konvensi Genosida 1948 telah dilakukan oleh pemerintah dan pasukan keamanan Israel.
Komisi sebelumnya juga menyimpulkan bahwa Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya melakukan kejahatan perang dan pelanggaran berat lainnya terhadap hukum internasional pada 7 Oktober 2023, serta bahwa pasukan keamanan Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Gaza.
Gencatan Senjata dan Perkembangan Terkini
Pada Oktober 2025, Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata sebagai bagian dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang. Sejak saat itu, kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata berulang kali. Kementerian kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 1.020 warga Palestina telah tewas, di antaranya 265 anak-anak. Militer Israel mengatakan empat tentaranya juga telah tewas.
Mahkamah Internasional (ICJ) saat ini sedang mendengarkan kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh pasukan Israel melakukan genosida, tetapi prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesimpulan. Israel menyebut kasus tersebut "sepenuhnya tidak berdasar" dan didasarkan pada "klaim yang bias dan tidak benar".
