Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tekan Biaya Politik, Pengamat Soroti Risiko Korupsi
Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui jalur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi diskursus publik yang hangat. Sebagian pihak menilai mekanisme ini mampu menekan biaya politik yang selama ini membengkak dalam Pilkada langsung. Namun, para pengamat juga mengingatkan potensi risiko korupsi dan kemunduran demokrasi jika sistem ini diterapkan kembali.
Biaya Politik yang Membebani Kandidat
Yusak Farchan, pengamat politik dari Citra Institute, mengamini bahwa biaya politik dalam Pilkada telah menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia. Menurutnya, ongkos besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat mengeluarkan dana signifikan, tanpa jaminan bisa maju dalam kontestasi.
"Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar," jelas Yusak dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).
Yusak merinci beban finansial yang muncul sejak proses kandidasi di partai politik. Kandidat harus menyiapkan dana tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai, apalagi jika harus berkoalisi dengan banyak partai. "Satu partai saja, kalau standar 'aman' misalnya Rp 300-Rp 500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar," ungkapnya.
Metode Kampanye dan Politik Uang
Tahap berikutnya yang membutuhkan biaya besar adalah kampanye. Dengan wilayah yang luas, kandidat seringkali tidak mampu menjangkau semua konstituen dengan cara-cara biasa. "Makanya muncul politik uang," tegas Yusak.
Dalam survei yang dilakukan lembaganya, metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat "datang langsung". Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandidat tidak bisa menjangkau semua pemilih. Akhirnya, banyak yang memilih cara instan dengan politik uang untuk meraih suara dari masyarakat yang belum ditemui.
"Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," papar Yusak lebih lanjut.
Efisiensi Anggaran versus Risiko Demokrasi
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana mengubah Pilkada menjadi tidak langsung memang kerap dikaitkan dengan alasan efisiensi anggaran. "Melalui pengubahan sistem menjadi pilkada tidak langsung, akan ada banyak proses pilkada yang terpangkas dan membuat anggaran menjadi lebih efisien," kata Iwan.
Iwan menyebutkan, anggaran Pilkada langsung memang tidak sedikit karena melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. Berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, dana yang disiapkan untuk pilkada bisa mencapai Rp 38,2 triliun.
Namun, Iwan menegaskan bahwa walau bisa lebih efisien, jika Pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama yang lebih elitis dan rawan transaksi politik. Karena itu, dia berpandangan Pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi.
Ongkos Politik dan Akar Korupsi
Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, demokrasi tidak bisa disempitkan maknanya hanya pada cara memilih kepala daerah. Dia melihat persoalan serius terutama soal tingginya biaya politik yang berujung pada praktik korupsi.
"Masalahnya bukan sekadar dipilih langsung atau tidak, tetapi ongkos politik yang sangat mahal. Dari situ muncul dorongan balik modal, dan itu salah satu akar korupsi di daerah," ucap Dedi.
Dedi juga menyoroti dampak sosial dari Pilkada langsung. "Yang paling terasa dari pilkada langsung itu bukan hanya soal biaya politik, tapi polarisasi di masyarakat. Konflik horizontal muncul, hubungan sosial rusak, dan ini terus berulang setiap siklus pemilu," imbuhnya.
Berdasarkan pengalaman selama ini, Dedi meyakini bahwa kontestasi terbuka sering kali diiringi kampanye negatif, politik identitas, dan mobilisasi berbasis sentimen primordial. "Kondisi ini membuat masyarakat terbelah tajam, bahkan setelah pemilu usai," dia menutup.
Wacana Pilkada melalui DPRD memang menawarkan solusi efisiensi anggaran, namun para pengamat mengingatkan pentingnya mempertimbangkan secara matang dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan pencegahan korupsi di tingkat daerah.
