Selama bertahun-tahun, Laut China Selatan dipandang sebagai titik rawan yang berpotensi memicu konflik geopolitik antara China dan Amerika Serikat. Negara-negara Asia Tenggara sering digambarkan sebagai kekuatan kecil yang terjebak di tengah pusaran persaingan tersebut. Namun, gambaran itu kini mulai berubah seiring terbentuknya jaringan keamanan baru di kawasan.
Jaringan ini tidak dibangun melalui aliansi formal, melainkan melalui perjanjian akses, penjualan rudal, latihan otoritas keamanan laut, pembicaraan antar intelijen, serta konsultasi pertahanan.
Filipina dan Vietnam Perkuat Kemitraan Strategis
Pada 1 Juni, Filipina dan Vietnam memperkuat hubungan mereka sebagai kemitraan strategis serta menandatangani nota kesepahaman kerja sama pertahanan yang mencakup pertukaran tingkat tinggi, dialog strategis, pembagian informasi, dan kegiatan bersama di laut. Kemitraan ini memperkuat kerja sama otoritas keamanan laut yang telah berlangsung sebelumnya, termasuk melalui jalur komunikasi langsung dan mekanisme untuk mencegah insiden.
Manila dan Hanoi memang masih memiliki klaim maritim yang tumpang tindih. Namun, keduanya sama-sama menghadapi tekanan dari China dan memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah sengketa diselesaikan melalui kekuatan atau intimidasi. Pada 2024, otoritas keamanan laut dari kedua negara menggelar latihan bersama pertama mereka. Kesepakatan yang ditandatangani bulan ini memperluas kerja sama tersebut, yang kini mencakup hukum maritim, bantuan kemanusiaan, kontra-terorisme, dan misi penjagaan perdamaian.
Dalam upacara penandatanganan di Manila, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyebut langkah itu "menegaskan kembali posisi unik dan berkelanjutan Vietnam sebagai satu-satunya mitra strategis Filipina di Asia Tenggara."
Gelombang Perjanjian Pertahanan: Rudal BrahMos dan Traktat Jakarta
Akhir bulan lalu, pejabat India menyatakan bahwa New Delhi telah menandatangani kesepakatan senilai 629 juta dolar AS (sekitar Rp11,28 triliun) untuk memasok sistem rudal jelajah supersonik BrahMos ke Vietnam. Vietnam menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang secara terbuka dikonfirmasi sebagai pembeli BrahMos dari India, setelah Filipina yang pada 2022 menandatangani kontrak senilai 375 juta dolar AS (sekitar Rp6,73 triliun) untuk tiga baterai rudal BrahMos. Rudal tersebut dikembangkan bersama oleh India dan Rusia.
Bagi Hanoi, sistem rudal tersebut memperkuat pertahanan pesisir. Alhasil, operasi angkatan laut maupun otoritas keamanan lautnya kini menjadi lebih kompleks. Bagi New Delhi, kesepakatan ini menunjukkan bahwa kebijakan Indo-Pasifik India tidak lagi hanya soal diplomasi dan perdagangan, tetapi juga ekspor pertahanan, keamanan maritim, dan sinyal strategis.
Meski memiliki perselisihan terbuka dengan China, terutama di ranah maritim, Vietnam tetap berhati-hati. Vietnam berupaya mempertahankan otonomi strategis dan menghindari keberpihakan formal, kata Kei Koga, profesor Kebijakan Publik dan Isu Global di Nanyang Technological University. "Kesepakatan BrahMos antara India dan Vietnam sejalan dengan pola tersebut karena memperkuat kemampuan penangkalan dan pertahanan pesisir Vietnam tanpa menjadikan negara itu bagian dari aliansi anti-China," ujarnya.
Sementara itu, hubungan keamanan Jepang dan Filipina kini semakin konkret. Perjanjian Akses Timbal Balik (Reciprocal Access Agreement) mulai berlaku pada September tahun lalu dan memperluas pengerahan pasukan di masing-masing negara. Bulan ini, kedua negara juga memulai pembicaraan mengenai perjanjian baru untuk saling berbagi informasi rahasia pertahanan.
Pada Februari, Australia dan Indonesia menandatangani "Traktat Jakarta", sebuah pakta keamanan yang mewajibkan kedua pemerintah menggelar konsultasi rutin di tingkat tertinggi. Perjanjian ini bukan traktat pertahanan bersama dan tidak mewajibkan kedua pihak untuk saling berperang. Namun, traktat tersebut mendorong adanya konsultasi di tingkat tertinggi pemerintahan sekaligus menyediakan kerangka kerja sama jika situasi kawasan mulai memburuk.
Aliansi Persatuan Melawan China? Munculnya Strategi Pencegahan Konflik Multilateral
Tak satu pun dari perjanjian tersebut membentuk aliansi seperti NATO. Namun secara keseluruhan, berbagai kesepakatan itu menunjukkan bagaimana negara-negara kekuatan menengah berupaya membuat tekanan sepihak di laut menjadi lebih sulit dan lebih mahal untuk dilakukan.
Menurut Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, Hunter Marston, semua negara tersebut memiliki kekhawatiran terhadap China dan kepentingan yang sama untuk menegakkan hukum di laut serta menjaga kawasan tetap bebas dari cengkeraman negara-negara besar. Pada saat yang sama, mereka juga menyadari kemungkinan bahwa AS dapat mengurangi komitmennya terhadap keamanan kawasan. Marston menilai, hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian dalam keseimbangan kekuatan yang ada saat ini.
"Meskipun mereka tidak selalu memiliki pandangan yang sama mengenai keamanan kawasan atau tingkat dukungan yang sama terhadap kehadiran militer AS, sekarang saatnya bagi negara-negara kekuatan menengah untuk bersatu demi membela kepentingan mereka. Tidak ada satu pun yang cukup kuat untuk melakukannya sendiri," ujar Marston. "Bahkan Indonesia dan India, yang merupakan kekuatan besar dengan kapasitasnya masing-masing, kini saling mendekat untuk memperkuat keamanan mereka."
Menjaga Otonomi Strategis: Peran India, Vietnam, dan Indonesia
India punya peran yang berbeda. New Delhi bukan pihak yang memiliki klaim di Laut China Selatan, dan persaingannya dengan China lebih berfokus pada perbatasan Himalaya serta sebagian wilayah Samudra Hindia. Namun, kesepakatan BrahMos memberi dimensi yang lebih tegas pada kebijakan "Act East" India.
Indonesia bahkan lebih berhati-hati. Jakarta tidak menyebut dirinya sedang berada dalam sengketa wilayah dengan Beijing. Namun, klaim luas wilayah China bertumpang tindih dengan perairan di sekitar Kepulauan Natuna, dan pemerintah Indonesia pun paham bahwa isu ini lebih dari sekadar ancaman teoritis.
Jepang dan Australia Ikut Bergabung, Kepercayaan terhadap AS Mulai Memudar
Jepang dulu jauh lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama keamanan di Asia Tenggara karena keterbatasan konstitusional terhadap peran militernya. Namun, situasi kini mulai berubah. Perjanjian Akses Timbal Balik Jepang-Filipina merupakan yang pertama ditandatangani Tokyo dengan negara Asia Tenggara. Bulan ini, Tokyo dan Manila juga memulai pembicaraan mengenai General Security of Military Information Agreement, yang memungkinkan pertukaran aman akan informasi rahasia pertahanan dan dapat mempermudah transfer peralatan militer Jepang di masa depan.
"Perjanjian Akses Timbal Balik Jepang-Filipina merupakan contoh penting karena membuat kerja sama pertahanan menjadi lebih operasional, bukan sekadar simbolis," kata Koga.
China tetap menjadi mitra dagang terbesar bagi sebagian besar negara Asia Tenggara serta mitra ekonomi penting bagi Jepang, Australia, dan India. Karena itu, negara-negara di kawasan berhati-hati agar tidak memicu konfrontasi dengan Beijing.
Kemitraan pertahanan yang terus berkembang ini, kata Koga, masih bersifat longgar, fleksibel, dan tidak merata. Tidak ada struktur komando terpadu maupun komitmen pertahanan kolektif formal karena kerangka kerja tersebut tidak menuntut kewajiban atau komitmen yang mengikat. Menurut Koga, kemitraan ini bertujuan memperkuat kemampuan masing-masing negara, alih-alih menciptakan sistem yang membuat mereka bergantung pada negara lain untuk pertahanan nasional mereka.
Selain itu, berbagai kesepakatan terbaru menunjukkan bahwa "negara-negara yang berada di bawah payung yang sama semakin memiliki persepsi ancaman yang serupa serta kesediaan untuk mengeluarkan biaya demi meresponsnya," kata Marston. Ia menambahkan bahwa kawasan ini semakin skeptis terhadap pengaruh AS. "Kita menyaksikan pendekatan keamanan yang lebih terdesentralisasi dan multilateral, yang dalam jangka panjang kemungkinan merupakan hal yang baik," jelasnya.
Kini, Laut China Selatan tak lagi sekadar soal rivalitas China dan Amerika Serikat, melainkan juga tentang negara-negara kekuatan menengah yang mulai bergerak di luar keterbatasan keduanya.
