Korea Selatan (Korsel) mengumumkan rencana ambisius untuk memperkuat kemampuan drone dan anti-drone guna menangkal ancaman Korea Utara (Korut). Dalam pengumuman yang disampaikan Menteri Pertahanan Ahn Gyu Back pada Jumat (26/6/2026), Seoul berencana mengakuisisi 20.000 drone militer berbiaya rendah dan melatih 500.000 'prajurit drone' untuk mengoperasikan drone sebagai 'senjata pribadi kedua'.
Peningkatan Produksi dan Pengadaan Drone
Militer Korsel juga berencana memproduksi 110.000 drone hingga tahun 2029, yang akan dikerahkan ke berbagai unit militer di garis depan, termasuk angkatan darat, laut, udara, dan marinir. Tujuannya adalah menjadikan drone sebagai perlengkapan standar bagi setiap prajurit. Langkah ini diambil setelah mempelajari konflik di Ukraina dan Timur Tengah, di mana drone terbukti menjadi pengubah permainan di medan pertempuran.
Menhan Ahn Gyu Back menyatakan, "Konflik terkini di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan dengan jelas bahwa drone telah muncul sebagai game changer di medan pertempuran. Drone tidak boleh lagi hanya menjadi peralatan yang digunakan oleh sejumlah unit terbatas, melainkan harus menjadi alat tempur yang digunakan secara luas."
Produksi Dalam Negeri dan Keamanan Rantai Pasok
Seoul akan mengandalkan komponen yang 100 persen diproduksi di dalam negeri untuk sistem drone militer, sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan, terutama menghindari suku cadang dari China. Korsel secara teknis masih dalam keadaan perang dengan Korut setelah konflik 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Ahn menambahkan, "Korea Utara juga terus mengembangkan berbagai kemampuan kendaraan udara tak berawak, yang menimbulkan ancaman semakin besar tidak hanya bagi fasilitas militer Korea Selatan, tetapi juga bagi infrastruktur nasional yang vital dan target-target sipil." Pemerintah Korsel berupaya mempercepat pengerahan Sistem Serang Tempur Nirawak Jarak Jauh Korea (K-LUCAS), amunisi buatan dalam negeri yang serupa dengan sistem LUCAS milik Amerika Serikat, yang dikembangkan melalui reverse-engineering terhadap drone Shahed buatan Iran.
Akuisisi Drone Murah dan Pengembangan Drone Swarm
Militer Korsel berencana mengakuisisi lebih dari 20.000 drone berbiaya rendah yang bersifat sekali pakai, termasuk drone pengintai jarak pendek dan drone tempur kecil yang dikenal sebagai 'loitering munition'. Ahn tidak mengungkapkan sumber pengadaan drone murah tersebut. Selain itu, militer Korsel akan mengembangkan kawanan drone (drone swarm) yang menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Sistem penangkal drone akan dikerahkan di wilayah garis depan mulai tahun depan. Untuk jangka panjang, Seoul berencana menambah senjata energi terarah, seperti laser dan sistem gelombang mikro berdaya tinggi, serta drone pencegat berbiaya rendah.
Program Pelatihan 500.000 Prajurit Drone
Kementerian Pertahanan Korsel menegaskan kembali rencana melatih 500.000 personel yang disebut 'prajurit drone' untuk mengoperasikan drone sebagai 'senjata pribadi kedua'. Program ini akan melibatkan sekitar 60.000 unit drone komersial buatan dalam negeri untuk keperluan pelatihan. Komando Operasi Drone Korsel, yang dibentuk tahun 2023, akan direorganisasi menjadi Markas Besar Drone Pertahanan yang baru. Komando ini menjadi sorotan setelah terungkapnya operasi drone ke wilayah udara Pyongyang pada Oktober 2024 oleh pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kemudian dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas dakwaan mengirimkan drone ke Korut demi menciptakan krisis menjelang penetapan darurat militer.
