Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta sekaligus aktivis perempuan, Fahira Idris, mengecam keras dugaan penyekapan, penyiksaan, dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Ia menegaskan kasus ini harus ditangani secara cepat, menyeluruh, berperspektif korban, dan tidak boleh disederhanakan sebagai tindak kekerasan biasa.
Fahira Desak Hukuman Berat bagi Pelaku
"Saya mengutuk keras dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan di Bandung ini. Kasus ini sangat keji, tidak manusiawi, dan harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan dan memulihkan korban, menangkap terduga pelaku, mengungkap seluruh dimensi kejahatan, serta memastikan proses hukum berjalan maksimal. Pelaku harus diganjar hukuman paling berat yang dimungkinkan oleh undang-undang," tegas Fahira dalam keterangan tertulis, Rabu (24/06/2026).
Fahira meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komnas HAM, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan.
Prioritas Penangkapan Terduga Pelaku
Fahira meminta Polda Jawa Barat dan seluruh jajaran kepolisian menjadikan penangkapan terduga pelaku sebagai prioritas. Menurutnya, terduga pelaku yang masih bebas berpotensi menghambat proses hukum, menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi, bahkan menimbulkan rasa tidak aman bagi korban dan keluarga.
"Penyidikan tidak boleh berhenti pada penganiayaan. Aparat harus mendalami dugaan perampasan kemerdekaan, penyekapan, penganiayaan berat, penyiksaan, penguasaan dokumen korban, kontrol koersif, ancaman, pemaksaan, serta kemungkinan adanya kekerasan seksual jika ditemukan indikasi," ujar Fahira.
Jika ditemukan unsur kekerasan seksual, Fahira menegaskan kepolisian harus menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Bahkan jika ada unsur lain yang terbukti, seluruhnya harus dimasukkan dalam konstruksi perkara.
Koordinasi Kejaksaan dan Tuntutan Maksimal
Fahira mendorong kejaksaan melakukan koordinasi intensif dengan penyidik sejak tahap awal agar konstruksi perkara kuat. Dakwaan harus disusun secara komprehensif dan tuntutan harus mencerminkan beratnya penderitaan korban serta bahaya sosial dari kejahatan tersebut.
"Saya meminta jaksa menuntut hukuman paling berat yang dimungkinkan oleh undang-undang. Dalam kasus kekerasan ekstrem seperti ini, hukum harus berdiri di pihak korban dan memberi pesan kuat bahwa kejahatan terhadap perempuan tidak akan ditoleransi," tegas Fahira.
Proses Hukum Ramah Korban
Jika perkara ini masuk ke pengadilan, Fahira menambahkan bahwa proses persidangan harus melindungi martabat korban. Korban tidak boleh disudutkan, disalahkan, atau dipaksa mengulang trauma secara tidak perlu. Proses hukum tidak boleh menjadi trauma kedua bagi korban. Pengadilan harus menjadi ruang pencarian keadilan, bukan ruang yang kembali melukai korban.
Pemulihan Jangka Panjang Korban
Senator Jakarta ini mengapresiasi komitmen Kementerian Kesehatan untuk memastikan korban mendapatkan perawatan terbaik. Namun, ia menekankan bahwa pemulihan korban harus bersifat jangka panjang, bukan hanya penanganan darurat. Korban membutuhkan layanan medis menyeluruh, termasuk operasi, rekonstruksi wajah, rehabilitasi fungsi tubuh, layanan kesehatan mata, layanan gizi, terapi, serta pemantauan kesehatan berkelanjutan.
Fahira juga meminta KemenPPPA, LPSK, dan Pemerintah Daerah memastikan korban mendapatkan perlindungan fisik, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan sosial, pemulihan dokumen kependudukan, akses jaminan kesehatan, bantuan ekonomi, serta dukungan bagi keluarga yang mendampingi.
"Korban harus mendapatkan semua haknya. Negara harus memastikan korban tidak sendirian menghadapi trauma, proses hukum, biaya pemulihan, dan masa depan hidupnya," katanya.
Pemantauan Independen dan Pencegahan
Selain itu, pemantauan independen penting untuk memastikan proses hukum dan pemulihan korban berjalan transparan, akuntabel, dan berperspektif hak asasi manusia. Pemantauan juga diperlukan agar kasus ini menjadi bahan evaluasi nasional mengenai pencegahan kekerasan ekstrem terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi di ruang privat.
"Korban harus dipulihkan. Terduga pelaku harus ditangkap. Proses hukum harus maksimal. Dan negara harus memastikan kekerasan sekeji ini tidak berulang. Keadilan bagi korban adalah ukuran apakah negara benar-benar hadir melindungi warganya," pungkas Fahira.
