DPR Dukung Hibah Kapal Patroli Jepang untuk Amankan Laut Indonesia
DPR Dukung Hibah Kapal Patroli Jepang untuk Laut RI

DPR Dukung Hibah Kapal Patroli Jepang untuk Amankan Laut Indonesia

Indonesia menerima hibah dari Pemerintah Jepang setara dengan empat kapal patroli, yang dinilai sebagai bantuan strategis untuk penguatan pengamanan laut nasional. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menyatakan bahwa bantuan ini sangat menguntungkan dalam menghadapi ancaman yang cepat dan dinamis di wilayah perairan Indonesia.

Kebutuhan Kapal Patroli untuk Laut yang Luas

Nurul Arifin menekankan bahwa kebutuhan kapal patroli seperti ini sangat mendesak, mengingat luasnya wilayah laut Indonesia. "Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 11 Februari 2026.

Hibah senilai kurang lebih Rp200 miliar ini menjadi tambahan penting bagi TNI Angkatan Laut, dengan kapal yang memiliki karakter cepat dan lincah untuk mendukung patroli rutin. Selain itu, kapal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan respons TNI AL dalam menghadapi ancaman yang bergerak dengan cepat, serta memperkuat kehadiran negara di wilayah laut yang rawan pelanggaran.

Pentingnya Perawatan dan Kesiapan Jangka Panjang

Meski mendukung, Nurul mengingatkan bahwa manfaat hibah harus dibarengi dengan kesiapan jangka panjang. Dia menekankan pentingnya perawatan berkelanjutan, ketersediaan suku cadang, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar kapal dapat dioperasikan secara optimal dalam waktu lama. "Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita," katanya.

Efisiensi Anggaran dan Kerja Sama Bilateral

Lebih lanjut, Nurul menilai bahwa hibah kapal patroli ini memberikan efisiensi anggaran karena dapat mengurangi kebutuhan pengadaan alutsista baru. Namun, dia menegaskan bahwa kerja sama dengan Jepang harus tetap berada dalam koridor politik bebas aktif Indonesia.

Nurul juga mendorong pemerintah dan TNI untuk menjadikan hibah ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional, termasuk melalui alih pengetahuan dan pelibatan industri dalam negeri. Dengan pengelolaan yang tepat, bantuan kapal patroli dari Jepang dapat menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia, sekaligus mempererat kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan.