Bamsoet Soroti Pentingnya Keamanan Maritim di Selat Malaka untuk Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia, menegaskan bahwa penguatan ketahanan keamanan maritim di Selat Malaka merupakan agenda strategis yang krusial. Agenda ini bertujuan untuk menjamin kedaulatan negara di bidang pertahanan, keamanan, dan ekonomi nasional.
Selat Malaka sebagai Jalur Perdagangan Global yang Vital
Selat Malaka dikenal sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 60 ribu kapal melintas setiap tahunnya. Jalur ini mengangkut sekitar seperempat dari total perdagangan maritim global. Bagi Indonesia, kawasan ini memiliki peran sentral sebagai jalur utama distribusi energi, ekspor komoditas, serta lalu lintas logistik yang menopang stabilitas ekonomi nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika keamanan di Selat Malaka kembali menjadi sorotan publik. Sepanjang tahun 2025, tercatat peningkatan kasus perompakan dan perampokan laut di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura. Meskipun sebagian besar insiden berupa pencurian tanpa kekerasan berat, tren kenaikan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, patroli terpadu, serta pemanfaatan teknologi maritim yang lebih canggih.
Situasi ini berdampak langsung terhadap biaya logistik, premi asuransi pelayaran, hingga kepercayaan pelaku usaha terhadap jalur distribusi laut. Keamanan laut berkorelasi langsung dengan daya saing ekonomi, sebagaimana ditekankan oleh Bamsoet dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 13 Februari 2026.
Sinergi Negara dan Dunia Usaha untuk Keamanan yang Berkelanjutan
Bamsoet, yang juga merupakan Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7, menjelaskan bahwa dunia usaha memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas keamanan di Selat Malaka. Sekitar 90 persen perdagangan internasional Indonesia berlangsung melalui jalur laut, dengan komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, produk perikanan, dan manufaktur sangat bergantung pada kelancaran pelayaran.
"Ketika jalur pelayaran aman, arus barang lancar, harga stabil, dan investor percaya. Sinergi antara negara dan dunia usaha menjadi kunci agar Selat Malaka tetap menjadi jalur perdagangan yang aman, efisien, dan menguntungkan bagi Indonesia," ujar Bamsoet.
Gangguan keamanan berpotensi memicu keterlambatan pengiriman, kenaikan ongkos angkut, hingga penurunan daya saing produk nasional di pasar global. Oleh karena itu, KADIN Indonesia melihat keamanan maritim sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.
Peran KADIN dalam Penguatan Sistem Keamanan Maritim
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh pengurus KADIN Indonesia, termasuk Wakil Ketua Umum Raldy Engelen Pattipeilohy dan sejumlah ketua komite, Bamsoet menambahkan bahwa peran KADIN dapat diwujudkan melalui penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan aparat keamanan. Upaya ini meliputi:
- Dukungan pengembangan teknologi pemantauan kapal
- Digitalisasi sistem logistik
- Peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional seperti International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code
KADIN juga dinilai dapat menjadi jembatan dialog antara pelaku usaha pelayaran, industri asuransi, operator pelabuhan, dan regulator untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika di lapangan.
"Kedaulatan maritim harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem bisnis maritim. Investasi di sektor galangan kapal, industri perawatan kapal, sistem navigasi, dan keamanan siber maritim perlu didorong. KADIN siap ambil bagian, selama ada arah kebijakan yang jelas dan konsisten," pungkas Bamsoet, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI.
Dengan komitmen ini, penguatan keamanan maritim di Selat Malaka diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
