Lima WNI Ditangkap Tentara Israel dalam Misi Kemanusiaan ke Gaza
Jakarta – Lima warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) untuk Gaza ditangkap oleh tentara Israel (IDF). Peristiwa ini terjadi saat kapal-kapal yang membawa mereka dicegat di perairan internasional.
Kelima WNI tersebut adalah Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo Nugroho, Thoudy Badai, Bambang Noroyono alias Abeng, dan Andi Angga Prasetya. Mereka tersebar di tiga kapal yang berbeda: Rahendro, Thoudy, dan Andre berada di Kapal Ozgurluk; Abeng di Kapal BoraLize; serta Andi Angga di Kapal Josef. Ketiga kapal itu dicegat oleh militer Israel.
Empat dari lima WNI yang ditangkap merupakan jurnalis. Abeng dan Thoudy adalah jurnalis Republika, Andre dari Tempo, dan Hery (Rahendro) dari iNews. Sementara itu, Andi Angga merupakan aktivis kemanusiaan dari Rumah Zakat.
Pesan SOS Sebelum Pencegatan
Dalam unggahan Instagram resmi @globalpeaceconvoy pada Selasa (19/5/2026), GPCI menyatakan bahwa keberadaan para WNI saat ini belum diketahui. Pesan SOS telah direkam sebelum kapal kemanusiaan mereka dicegat dan dibajak saat mencoba menembus blokade Gaza.
Selain kelima orang itu, empat WNI lainnya kini berada dalam ancaman pencegatan. Mereka adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu di Kapal Zapyro, serta Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo di Kapal Karsl. Pesan SOS dari mereka yang ikut dalam misi kemanusiaan ini belakangan beredar, menandakan bahwa mereka telah ditangkap oleh tentara Israel.
Kecaman Keras dari Kemlu RI
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam keras tindakan pasukan Israel tersebut. Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.
Kemlu juga menyiapkan rencana kontingensi pemulangan terhadap sembilan WNI tersebut. Yvonne menekankan bahwa perlindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama oleh pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI.
