Pada 4 Juli 1776, para pendiri Amerika Serikat memproklamasikan kemerdekaan dari Inggris dengan semangat "hidup, kebebasan, dan menggapai kebahagiaan" sebagai hak yang tak dapat dicabut. Selama 250 tahun, Washington mengklaim cita-cita demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Namun, data terkini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap nilai-nilai tersebut semakin pudar, baik di dalam negeri maupun di mata dunia.
Keraguan Warga terhadap Demokrasi AS
Pada tahun 2024, sebanyak 72 persen responden dalam sebuah survei menyatakan setuju bahwa "demokrasi di Amerika Serikat dulu merupakan teladan yang baik, tetapi tidak lagi demikian dalam beberapa tahun terakhir." Angka ini mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap komitmen negara adidaya tersebut terhadap prinsip-prinsip pendiriannya.
DW menelusuri perubahan kebijakan luar negeri AS selama 250 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan pergeseran dari diplomasi ke kekuatan militer sebagai alat utama untuk memaksakan kepentingan Washington.
Intervensi Militer Menggantikan Diplomasi
Ilmuwan politik Monica Duffy Toft dan Sidita Kushi mengidentifikasi lebih dari 500 intervensi militer AS sepanjang sejarahnya. Data ini memperlihatkan ketergantungan yang semakin besar pada kekuatan bersenjata. "Pada masa lalu, Amerika Serikat masih menganggap rivalnya bertindak secara rasional. Namun setelah peristiwa 11 September, keyakinan bahwa musuh bertindak berdasarkan nalar terlihat memudar," kata Kushi, asisten profesor di Mount Holyoke College. "Gagasannya kemudian menjadi: 'Jika kita tidak bisa berunding dengan musuh, jika diplomasi tidak lagi efektif, maka yang tersisa hanyalah kekerasan—yakni penggunaan kekuatan militer.'"
Anggaran Departemen Pertahanan yang melonjak drastis pasca-11 September berbanding terbalik dengan anggaran Departemen Luar Negeri yang terus menyusut. "Jika satu-satunya alat yang Anda miliki adalah palu, maka semua persoalan akan tampak seperti paku," tambah Kushi.
Pergeseran Geografis Intervensi
Jika Amerika Latin menjadi kawasan paling sering menjadi sasaran intervensi sejak awal abad ke-19, dalam beberapa dekade terakhir perhatian bergeser ke Asia, terutama Timur Tengah. "Data kami menunjukkan adanya pergeseran yang jelas menuju Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara," ujar Kushi. Sebagian besar karena perang global melawan teror pasca-11 September, serta kemampuan AS memproyeksikan kekuatan sebagai satu-satunya negara adidaya setelah Perang Dingin.
Penggulingan Rezim sebagai Instrumen
Tujuan intervensi juga berubah. Dekade 1990-an disebut Kushi sebagai "era intervensi kemanusiaan", ketika AS terlibat dalam misi menghadapi genosida di Balkan hingga kelaparan di Somalia. Namun setelah 2001, motif utama bergeser menjadi "mempertahankan atau membangun otoritas rezim asing". Contoh terbaru pada tahun ini adalah penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan peluncuran perang terhadap Iran pada Februari.
Perlindungan kepentingan ekonomi yang dulu menjadi alasan utama intervensi militer, kini lebih banyak dilakukan melalui diplomasi perdagangan.
Diplomasi Ekonomi yang Efektif
Berdasarkan proyek Measuring American Diplomacy oleh Calvin Thrall dan Matt Malis, sejak 1960-an hingga 1980-an AS aktif menandatangani perjanjian perdagangan. "Diplomat sangat efektif dalam mendorong ekspor ketika mereka memiliki sumber daya dan personel yang memadai," kata Thrall, asisten profesor di Columbia University. Namun, AS cenderung kurang aktif menjalin hubungan dengan negara yang dianggap tidak memiliki kepentingan ekonomi besar, seperti Bolivia, Pakistan, dan Malawi.
Multilateralisme Meredup
Jumlah perjanjian baru yang dibuat AS terus menurun sejak 1980-an, baik di bawah Partai Republik maupun Demokrat. Presiden AS semakin memilih executive agreement yang tidak memerlukan ratifikasi Kongres, namun jumlahnya pun menurun dalam satu dekade terakhir. AS juga lebih sering menarik diri dari perjanjian multilateral dan beralih ke kesepakatan bilateral, terutama di bidang perdagangan.
"Yang paling menonjol dari pemerintahan sekarang adalah bahkan tidak lagi berusaha mempertahankan retorika tentang tatanan internasional liberal," ujar Thrall. "Presiden Donald Trump lebih terus terang mengatakan: 'Kami melakukan ini demi kepentingan finansial kami. Ini bukan soal nilai-nilai atau menjaga tatanan internasional.'"
Jumlah jabatan duta besar AS yang kosong saat ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah, yang dapat merugikan kepentingan AS sendiri. Penelitian Malis menunjukkan AS lebih mungkin terlibat konflik militer dengan negara tempat mereka tidak memiliki duta besar.
Citra AS di Mata Dunia Memburuk
Survei Pew Research pada April menunjukkan 62 persen responden Amerika tidak yakin bahwa Donald Trump menggunakan kekuatan militer secara bijaksana. Lembaga Gallup mencatat tingkat kepuasan warga AS terhadap posisi negaranya di dunia hanya 38 persen pada 2025, turun drastis dari puncak 71 persen pada 2002.
Survei Pew Research 2025 dan Alliance of Democracies tahun ini menunjukkan citra AS di luar negeri terus memburuk. Hanya di tiga dari 48 negara yang disurvei—Israel, Rusia, dan China—citra AS membaik.
"Keseimbangan instrumen kebijakan luar negeri Amerika kini bergeser semakin berpihak pada penggunaan kekuatan militer," kata Kushi. "Dan hal itu belum tentu menguntungkan bagi keamanan Amerika Serikat maupun keamanan global."
