Zulhas Buka Suara: Polri Jadi Figur Penting dalam Menaikkan Harga Gabah
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memainkan peran strategis dalam upaya pemerintah meningkatkan harga gabah di tingkat petani. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026), di mana Zulhas mengungkap dinamika di balik pencapaian harga pembelian pemerintah (HPP) yang lebih baik.
Dari Harga Rendah Menuju Kestabilan
Zulhas mengisahkan, sebelumnya pemerintah kesulitan menerapkan harga eceran tertinggi (HET) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. "Kami dengan Pak Mentan dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500," ujarnya. Situasi ini, menurutnya, merugikan petani yang menjadi korban harga murah, sementara tengkulak justru mengambil keuntungan besar.
Untuk mengatasi hal ini, Zulhas mengundang Kapolri Listyo Sigit dalam rapat koordinasi. "Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda," jelasnya. Pendekatan ini terbukti efektif, dengan penertiban pabrik dan praktik tengkulak yang dilakukan Polri.
Hasil Nyata dan Dukungan Berkelanjutan
Berkat intervensi tersebut, pemerintah kini berhasil menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. "Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri," ungkap Zulhas. Ia menekankan bahwa peran Polri tidak sekadar simbolis, tetapi sangat strategis dalam menjembatani sinergi lintas sektor untuk mendukung program Swasembada Pangan sebagai bagian dari agenda Astacita.
Zulhas menambahkan, "Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih." Apresiasi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan aparat penegak hukum dalam mencapai tujuan nasional.
Komitmen Polri dalam Mendukung Pemerintah
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. "Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah," kata Jenderal Sigit.
Beberapa fokus Polri meliputi:
- Mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program MBG.
- Mengawal program ketahanan pangan, termasuk komoditas jagung.
- Mendorong hilirisasi sampah menjadi energi.
- Mencegah kebocoran anggaran negara dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan'.
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Ramadan melalui Satgas Pangan.
Jenderal Sigit menyatakan, "Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi." Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal jika stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terjaga, sehingga kolaborasi ini sangat penting untuk Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
