Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukanlah sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, momen ini harus menjadi pengingat bahwa Pancasila perlu hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari guna menjawab berbagai tantangan bangsa.
"Di tengah ancaman gejolak ekonomi global yang semakin nyata dan potensi dampaknya terhadap persatuan yang terus mengintai di dalam negeri, urgensi menghidupkan Pancasila dalam keseharian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Tantangan Kompleks Bangsa
Lestari mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa saat ini sangat kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan pendekatan parsial. Ia menekankan bahwa Pancasila bukan hanya fondasi negara, melainkan ruh yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan ekonomi, interaksi sosial, dan upaya menjaga persatuan.
"Saatnya kita bergerak dari seremoni ke aksi nyata," ungkapnya.
Gejolak Ekonomi Global Menguji Ketahanan Nasional
Lestari menilai gejolak ekonomi global saat ini sedang menguji ketahanan nasional bangsa. Data terbaru dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan pertumbuhan global 2026 hanya mencapai 2,6%, dengan negara berkembang menanggung beban terberat akibat kenaikan biaya energi, pangan, dan tekanan nilai tukar.
Ia juga mengingatkan bahwa data dari berbagai lembaga internasional menunjukkan potensi perlambatan perekonomian global. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan berbagai ancaman di tingkat nasional.
Gotong Royong dan Keadilan Sosial sebagai Kunci
Anggota Komisi X DPR RI ini menambahkan bahwa ancaman dari guncangan eksternal dan internal mengharuskan bangsa Indonesia tidak berhenti mengamalkan Pancasila sebatas retorika. Ia mendorong aksi konkret seperti gotong royong di berbagai sektor dan perlindungan sosial untuk direalisasikan.
Lestari mendukung penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melindungi kelompok masyarakat yang daya belinya mulai terganggu. Langkah ini dinilai dapat memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.
"Tanpa gotong royong yang kuat antarpemangku kepentingan, tanpa keadilan sosial yang nyata, kelompok rentan akan terdampak paling parah. Sila kelima harus menjadi kompas kebijakan kita," paparnya.
Literasi Digital sebagai Perisai Perpecahan
Lestari yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengungkapkan bahwa penguatan literasi digital masyarakat harus dilakukan sebagai upaya membangun perisai dari ancaman perpecahan. "Tanpa kecakapan literasi digital yang memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi dan hoaks. Negara harus hadir dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan zaman," pungkasnya.
