Tito Karnavian: Pengungsi di Sumatra Barat Sudah Nol, Pemulihan Berlanjut
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, memberikan kabar positif terkait penurunan jumlah pengungsi di wilayah terdampak bencana. Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026), ia mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi di Sumatra Barat telah mencapai angka nol, menandai kemajuan signifikan dalam upaya pemulihan.
Penurunan Drastis Jumlah Pengungsi
Tito Karnavian menyatakan bahwa jumlah pengungsi yang semula mencapai lebih dari dua juta orang kini telah menyusut drastis. "Pengungsi tadinya dua juta lebih, sekarang menjadi lebih kurang 12.994 yang ada di tenda," ujarnya. Ia menekankan bahwa di Sumatra Barat, dari sebelumnya 16.164 pengungsi, saat ini sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi. "Untuk Sumatra Barat pengungsi saat ini sudah nol dari sebelumnya 16.164. Ada yang sudah pulang kembali mendapatkan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan maupun sedang, sedangkan yang berat atau hilang tinggal di huntara maupun mendapatkan dana tunggu hunian," jelas Tito.
Sementara itu, di Sumatra Utara, jumlah pengungsi yang semula 53.523 orang kini tersisa hanya 850 orang, yang terkonsentrasi di Tapanuli Tengah. Di Aceh, masih terdapat 12.144 pengungsi, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 5.197 orang. Tito merinci bahwa wilayah terdampak kini telah menyusut menjadi 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa, dengan Sumatra Barat terdampak di 16 dari 19 kabupatennya.
Proses Normalisasi dan Waktu Pemulihan
Tito Karnavian mengestimasi bahwa proses normalisasi penuh wilayah terdampak bencana Sumatra akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun. Normalisasi penuh ini mencakup pembangunan infrastruktur permanen seperti jalan, jembatan, dan sungai, yang membutuhkan waktu panjang akibat skala kerusakan yang luas. "Normalisasi penuh saya sampaikan mungkin kira-kira 2–3 tahun. Kenapa? Karena memang mengeruknya, termasuk tadi jalan-jalan yang kabupaten, jalan provinsi, ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena untuk dipermanenkan," kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/2/2026).
Meski demikian, ia optimis bahwa kondisi fungsional dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat, terutama dengan upaya masif pembersihan lumpur dan pembukaan akses dasar. "2 bulan juga normal kalau kita genjot masalah lumpurnya," ujar Tito. Ia menjelaskan bahwa normal fungsional dalam dua bulan merujuk pada akses dasar yang sudah dapat digunakan masyarakat, meski belum sepenuhnya permanen. "Dalam 2 bulan bisa saya katakan normal fungsional bahasanya ya, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya kalau jalannya bisa dilalui, kemudian lorongnya bisa dilalui," tambahnya.
Bantuan dan Klasifikasi Kerusakan
Dalam upaya pemulihan, pemerintah telah mengklasifikasikan kerusakan rumah yang mencapai lebih dari 30.000 unit, meliputi rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Bantuan stimulan telah disalurkan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang, sementara untuk rumah berat atau hilang, warga ditempatkan di hunian sementara (huntara) atau menerima dana tunggu hunian. Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung korban bencana, termasuk melalui penyerahan bantuan perbaikan rumah secara serentak di wilayah seperti Aceh Tamiang.
Dengan penurunan jumlah pengungsi dan langkah-langkah pemulihan yang berjalan, situasi pascabencana di Sumatra menunjukkan progres yang menggembirakan, meski tantangan jangka panjang masih perlu diatasi untuk mencapai normalisasi penuh.
