Said Abdullah Usulkan Verifikasi Biometrik untuk Subsidi LPG 3 Kilogram
Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan sistem verifikasi biometrik menggunakan sidik jari atau retina mata bagi penerima subsidi LPG 3 kilogram. Usulan ini bertujuan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran negara.
Penolakan Pengurangan Subsidi BBM dan Fokus pada Akurasi
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026), Said menegaskan penolakannya terhadap usulan pengurangan subsidi BBM yang dinilai membebani APBN. Sebagai Ketua DPP PDIP, ia justru menekankan pentingnya meningkatkan akurasi distribusi subsidi LPG 3 Kg.
"Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 Kg itu harus tepat sasaran, targeted," tegas Said Abdullah. Ia menyoroti bahwa distribusi saat ini masih belum optimal, sehingga diperlukan mekanisme verifikasi yang lebih ketat.
Mekanisme Verifikasi Biometrik untuk Efisiensi Anggaran
Said mengusulkan agar penerima subsidi LPG 3 Kg diverifikasi berulang kali dengan sidik jari atau retina mata. "Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak mendapatkan tabung LPG 3 Kg," ujarnya.
Menurut perhitungannya, penerima subsidi yang sebenarnya hanya sekitar 5,4 juta dari pagu anggaran 8,6 juta. "Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo tabung 3 Kg itu hanya 5,4 juta cukup," tambahnya. Hal ini menunjukkan potensi penghematan signifikan jika sistem verifikasi diterapkan.
Kritik terhadap Kebijakan Subsidi dan Dampak Kenaikan Harga Minyak
Said juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak dunia yang mempengaruhi berbagai aspek, bukan hanya BBM. Ia mengkritik kecenderungan untuk mengutak-atik subsidi bagi masyarakat miskin, sementara harga non-subsidi belum dinaikkan.
"Kalau soal beban membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik?" tanyanya. Ia menegaskan bahwa kebijakan harus lebih masuk akal dengan meninjau harga pasar yang tidak ekonomis.
Ajakan untuk Bersikap Tenang dan Berhitung Matang
Di akhir pernyataannya, Said berharap semua pihak menyikapi kenaikan harga minyak dunia dengan kepala dingin. "Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatan lah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, nggak," imbaunya. Ia menekankan pentingnya perhitungan matang dan kebijakan yang berfokus pada akurasi daripada kepanikan.
Usulan ini muncul di tengah isu pengoplosan gas bersubsidi yang merugikan negara, seperti kasus di Bogor yang mencapai Rp13,2 miliar per bulan. Dengan verifikasi biometrik, diharapkan subsidi LPG 3 Kg dapat lebih efektif dan mengurangi kebocoran anggaran.
