Malaysia Ikuti Langkah Indonesia Terkait Kebijakan Work From Home untuk ASN
Pemerintah Malaysia resmi akan menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi pegawai pemerintahan atau aparatur sipil negara mulai tanggal 15 April 2026. Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
Persetujuan Kabinet dan Tujuan Kebijakan
Dalam pernyataan video yang dipantau dari Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim mengonfirmasi bahwa rapat kabinet telah menyetujui pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah tersebut. Kebijakan ini akan berlaku untuk kementerian, lembaga, serta badan hukum dan perusahaan milik pemerintah.
"Hari ini rapat kabinet menyetujui pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah bagi kementerian, lembaga, serta badan hukum dan perusahaan milik pemerintah mulai 15 April," ujar Anwar Ibrahim, seperti dilansir dari Antara pada Rabu malam, 1 April 2026.
Anwar menambahkan bahwa teknis pemberlakuan WFH bagi pegawai pemerintahan ini akan diumumkan lebih lanjut di masa mendatang. Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi di negara tersebut.
Langkah Serupa di Indonesia
Kebijakan WFH bagi ASN ini juga telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia sebelumnya. Pemerintah RI lebih dulu mengumumkan penerapan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara, yang diberlakukan setiap hari Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Selain itu, pemerintah RI juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta.
Pengaturan untuk sektor swasta ini akan dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Langkah ini diharapkan dapat mendukung efisiensi dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Dengan diterapkannya kebijakan WFH di kedua negara, diharapkan dapat terjadi penghematan energi yang signifikan serta peningkatan produktivitas kerja. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya global dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan.
Meskipun demikian, pelaksanaan WFH perlu diatur dengan cermat agar tidak mengganggu layanan publik dan operasional pemerintah. Evaluasi berkala akan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.
