Wakil Ketua MPR Soroti Potensi dan Tantangan Perempuan di Era Digital
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa perkembangan pesat era digitalisasi saat ini membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi perempuan Indonesia. Namun, di sisi lain, ancaman kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang dihadapi perempuan juga terus mengalami peningkatan yang signifikan.
Peluang Ekonomi Digital bagi Perempuan
Dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada Senin, 20 April 2026, Lestari Moerdijat menjelaskan bahwa revolusi digital sejatinya merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Data terkini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2025 menunjukkan fakta yang menggembirakan: sebanyak 64,5% atau setara dengan 37 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah perempuan.
"Dalam upaya mengedepankan peran aktif perempuan dalam proses pembangunan, merealisasikan peningkatan partisipasi perempuan di sektor UMKM dengan memanfaatkan perkembangan digital yang ada, merupakan langkah yang strategis," tegas Lestari Moerdijat.
Ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online yang Meningkat
Meskipun peluang ekonomi terbuka lebar, tantangan serius juga mengintai. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya 8.543 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender online sepanjang tahun 2025. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya.
"Revolusi digital saat ini sejatinya membuka peluang ekonomi besar bagi perempuan Indonesia, namun di saat bersamaan ancaman kekerasan berbasis gender online yang dihadapi perempuan terus meningkat. Hal ini harus menjadi perhatian serius semua pihak," ungkap Lestari Moerdijat dengan penuh keprihatinan.
Pentingnya Peningkatan Literasi dan Sistem Perlindungan
Wakil Ketua MPR tersebut menekankan bahwa langkah strategis memanfaatkan peluang digital harus diiringi dengan upaya intensif untuk meningkatkan literasi digital dan menerapkan sistem perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak di ruang digital. Menurutnya, keterlibatan semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman dan produktif bagi setiap warga negara.
Lestari Moerdijat juga menyoroti bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan nasional merupakan bagian integral dari upaya melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.
Kolaborasi sebagai Keharusan
Di akhir pernyataannya, Lestari Moerdijat menutup dengan pesan penting tentang perlunya kolaborasi menyeluruh. "Kolaborasi pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan lingkungan yang aman, serta meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam proses pembangunan," tuturnya.
Dengan demikian, era digital menawarkan dua sisi mata uang bagi perempuan Indonesia: di satu sisi membuka akses ekonomi yang luas melalui UMKM digital, di sisi lain memerlukan kewaspadaan dan perlindungan ekstra terhadap ancaman kekerasan berbasis gender di ruang online.
