Purbaya Buka Suara Soal Ribut dengan Trenggono: 'Saya Cek ke Galangan, Belum Ada Pesanan Kapal'
Purbaya Buka Suara Soal Ribut dengan Trenggono di Medsos

Purbaya Buka Suara Soal Ribut dengan Trenggono: 'Saya Cek ke Galangan, Belum Ada Pesanan Kapal'

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya merespons secara langsung pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, yang menyanggah soal anggaran kapal yang diklaim sudah cair. Dalam keterangannya, Purbaya menyebut dirinya hanya melakukan pengecekan ke galangan kapal dan menemukan fakta bahwa belum ada pemesanan kapal yang dilakukan di sana.

Pernyataan Tegas Purbaya Usai Rapat dengan DPR

"Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah," kata Purbaya dengan nada tegas usai mengikuti rapat bersama pimpinan DPR di Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/2/2026).

Purbaya mengakui bahwa ada kemungkinan data yang diterimanya salah. Namun, ia menekankan dengan jelas bahwa sebagian dana yang berasal dari pinjaman luar negeri pun harus melewati proses di Kementerian Keuangan terlebih dahulu sebelum dapat digunakan.

"Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," ujar Purbaya menegaskan posisinya dalam konflik anggaran ini.

Purbaya Belum Tahu Nilai Pinjaman dan Minta Program Cepat Dilanjutkan

Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti nilai dari pinjaman yang dimaksud untuk pembuatan kapal tersebut. Ia menyebut angka yang beredar kerap berubah-ubah dan tidak konsisten.

"Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja," tambahnya dengan harapan agar program pembuatan kapal dapat segera dieksekusi tanpa penundaan lebih lanjut.

Latar Belakang Konflik Anggaran Kapal antara Dua Menteri

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menjawab tudingan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran kapal yang diklaim sudah cair. Dalam sebuah video yang beredar luas, Purbaya menyatakan bahwa anggaran kapal dari Kemenkeu telah dicairkan, namun industri galangan kapal di Tanah Air belum juga menerima pesanan.

Trenggono langsung merespons melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @swtrenggono, pada Selasa (10/2/2026). Ia meminta Purbaya untuk mengecek langsung dengan anak buahnya di Kementerian Keuangan mengenai status anggaran tersebut.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan yang viral itu.

Trenggono Jelaskan Sumber Dana dari Pinjaman Luar Negeri Inggris

Trenggono kemudian memberikan penjelasan lebih rinci bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai oleh anggaran kredit dari pemerintah Inggris. Dalam catatan yang ada, Indonesia memang berencana untuk membangun sebanyak 1.500 kapal ikan melalui kerja sama dengan Inggris.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono dalam responsnya yang ditujukan langsung kepada Purbaya.

Pernyataan Awal Purbaya di Acara Kadin Indonesia

Pernyataan awal Purbaya yang memicu kontroversi ini disampaikan dalam acara bertajuk Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Purbaya terlihat heran dan menyayangkan mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan belum juga melakukan pesanan ke industri galangan dalam negeri. Padahal, Kementerian Keuangan telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk mendukung program KKP.

Konflik terbuka antara dua menteri ini telah menarik perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan dari partai politik, termasuk PKB dan PKS, yang menyerukan agar masalah diselesaikan secara internal melalui rapat kabinet.