Projo Bantah Klaim JK: 'Jokowi Jadi Presiden karena Saya'
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) membuat pernyataan kontroversial bahwa Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi Presiden Republik Indonesia karena perannya. Namun, relawan Jokowi yang tergabung dalam Projo langsung menepis klaim tersebut dengan tegas.
Kesal Dituding, JK Ungkap Peran Pentingnya
Pernyataan JK ini muncul sebagai respons atas rasa kesalnya terhadap tuduhan dari Rismon Sianipar yang menyebut dirinya mendanai kasus ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), JK dengan nada tinggi mengungkapkan perannya dalam karier politik Jokowi.
"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya," tegas JK dengan penuh keyakinan.
JK menjelaskan bahwa dialah yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta dan menyodorkan namanya ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Bahkan, menurut JK, Jokowi menjadi calon presiden pada 2014 juga karena dirinya yang bersedia menjadi calon wakil presiden.
"Nah dua tahun dia Gubernur, oke silakan, saya tidak campur, saya tidak pernah datang waktu Gubernur. Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilanglah, 'Eh belum cukup pengalaman jangan, nanti rusak negeri ini'. Ah tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya," papar JK.
Projo Tegaskan Kemenangan Jokowi adalah Kehendak Rakyat
Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, dengan cepat merespons pernyataan JK tersebut. Dalam keterangan resminya pada Minggu (19/4/2026), Freddy menegaskan bahwa kemenangan Jokowi sebagai Presiden adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia.
"Kami menghormati Bapak Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dalam Pilpres 2014. Namun demikian, kami menegaskan bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia," ujar Freddy.
Freddy menambahkan bahwa demokrasi tidak dibangun atas peran satu individu semata, melainkan melalui kerja kolektif seluruh elemen bangsa. Menurutnya, Jokowi terpilih karena rekam jejak kepemimpinannya yang lahir dari bawah, kerja nyata, dan kedekatannya dengan rakyat.
Jubir JK Jelaskan Alasan di Balik Pernyataan
Juru bicara JK, Husain Abdullah, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan di balik pernyataan kontroversial tersebut. Husain mengungkapkan bahwa JK sudah lama memendam perasaan ini karena kerap dituding tidak tahu terima kasih kepada Jokowi yang telah menjadikannya wakil presiden pada 2014.
"Penjelasan Pak JK yang sempat disampaikan dengan nada tinggi, untuk meyakinkan loyalis Jokowi yang kerap menarasikan JK tidak tahu balas budi padahal sudah diangkat jadi Wapres oleh Jokowi. Tidak punya rasa terima kasih kepada Jokowi. JK tidak juga emosi. Tapi sudah lama JK menahan diri tidak buka-bukaan soal ini," jelas Husain.
Husain menegaskan bahwa JK terpaksa mengungkap perannya dalam mengantarkan Jokowi ke Megawati untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, langkah awal Jokowi berkiprah di Jakarta inilah yang membuka pintu bagi kesempatannya menjadi Presiden RI.
Projo Ajak Jaga Narasi Kebangsaan yang Sehat
Freddy Damanik dari Projo mengajak semua pihak untuk menjaga narasi kebangsaan yang sehat dan tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal semata.
"Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menjaga narasi kebangsaan yang sehat, tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal, serta tetap menjunjung tinggi semangat persatuan. Demokrasi Indonesia adalah milik rakyat, dan setiap kemenangan dalam proses tersebut adalah kemenangan bersama, bukan milik individu," tegas Freddy.
Perdebatan ini menyoroti kompleksitas dinamika politik Indonesia, di mana klaim peran individu dalam kesuksesan pemimpin nasional terus menjadi bahan diskusi publik. Sementara JK menekankan peran awalnya dalam membawa Jokowi ke panggung nasional, Projo mengingatkan bahwa fondasi demokrasi dibangun atas partisipasi kolektif rakyat Indonesia.
