Prabowo Akan Tempatkan Utusan Khusus Presiden di Setiap BUMN untuk Pengawasan Ketat
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk menunjuk utusan khusus presiden yang akan ditempatkan di setiap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan BUMN, memastikan kekayaan alam negara dikelola dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Utusan Khusus untuk Awasi Pengelolaan BUMN
Dalam pernyataannya di acara Tasyakuran 1 Tahun Danantara di Wisma Danantara Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026, Prabowo menegaskan pentingnya pengawasan ini. "Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola," ujarnya. Dia menekankan bahwa pengawasan diperlukan untuk mencegah kebocoran kekayaan negara, yang diibaratkannya sebagai "darah bangsa Indonesia." "Kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah," tambahnya.
Fokus pada Pengawasan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund
Prabowo juga meminta pimpinan Danantara untuk menjaga lembaga ini sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang kuat. Dia mengingatkan bahwa banyak SWF di negara kaya mengalami kerugian akibat pengelolaan dan pengawasan yang buruk. "Banyak sovereign wealth fund di negara yang paling kaya pun rugi akibat tidak baik managementnya, ya," katanya. Namun, dia meyakini Danantara adalah lembaga yang paling diawasi di Indonesia, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, Polri, dan Panglima TNI.
Dukungan Lembaga Pengawas untuk Danantara
Presiden menjelaskan bahwa struktur Danantara mencakup hampir semua menteri koordinator, serta dewan pengawas yang kuat. "Kita upayakan semua pengawasan, saya kira Danantara ini adalah lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Ada dewan pengawas, saya kira dewan pengawas kita juga cukup kuat," jelas Prabowo. Dia juga memastikan bahwa BPK, BPKP, Kejaksaan, polisi, dan Panglima TNI semua ikut mengawasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Rencana ini menandai komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola BUMN, dengan harapan dapat mendorong efisiensi dan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Pengawasan ketat diharapkan mampu mencegah penyimpangan dan memaksimalkan potensi BUMN sebagai penggerak pembangunan.
