Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di sidang paripurna DPR mengungkapkan kekesalannya karena harga nikel Indonesia selama ini ditentukan oleh negara lain. Dalam rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), Prabowo dengan tegas menyatakan, "Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain, tidak boleh."
Instruksi Tegas untuk Kabinet
Prabowo menginstruksikan jajarannya di Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan harga nikel dan sejumlah komoditas lainnya. "Saya instruksikan kabinet saya rumuskan harga nikel, harga emas. Harga semua tambang kita. Harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri," katanya dengan penuh penekanan.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan sikap tegas Indonesia. Ia menyatakan lebih baik komoditas Indonesia tidak dijual jika negara-negara lain tidak mau membeli dengan harga yang ditetapkan. "Kalau mereka enggak mau beli ya gapapa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah," ujarnya.
Pidato di Sidang Paripurna DPR
Pidato Prabowo di Sidang Paripurna DPR RI hari ini memaparkan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027". Dalam pidatonya, presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.
Dalam asumsi dasar KEM PPKF RAPBN 2027, pemerintah juga menargetkan inflasi di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Dari sisi nilai tukar, rupiah ditargetkan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. "Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," ujar Prabowo.
Target APBN 2027
Terkait APBN, tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan negara di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, belanja negara 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB, dan defisit dijaga di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB. "Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit," ujar Prabowo.
Ini pertama kali presiden memaparkan KEMPPKF RAPBN di depan DPR. Tradisi baru ini dilakukan di tengah gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar dan penurunan IHSG.
