Prabowo Tegaskan Impeachment Boleh Dilakukan Asal Lewat Saluran Resmi
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa tidak ada masalah jika ada pihak yang ingin melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap pemerintah, asalkan prosesnya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 April 2026.
Demokrasi Kedaulatan di Tangan Rakyat
Dalam pengarahannya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. "Kita telah memilih bernegara secara demokrasi, demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya, gantilah pemerintah itu," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengganti pemerintah jika dinilai tidak bekerja dengan baik untuk bangsa dan negara.
Namun, Prabowo mengingatkan bahwa proses pergantian pemerintahan harus dilakukan dengan cara yang baik dan damai. "Ada mekanismenya, dengan baik, dengan damai, bisa dengan melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah," tuturnya. Ia menambahkan, "Tapi impeachment ya melalui saluran, ada salurannya, DPR, MK, MPR, dilakukan tidak masalah."
Sejarah Damai Pergantian Pemimpin Indonesia
Prabowo juga menyoroti sejarah panjang Indonesia dalam melakukan pergantian pemimpin tanpa kekerasan. Ia menyebutkan contoh-contoh dari era Presiden pertama, Soekarno atau Bung Karno, Presiden kedua, Soeharto, hingga Presiden keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Dalam sejarah kita, telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," kata Prabowo.
Dengan mengacu pada sejarah tersebut, Prabowo mengajak masyarakat untuk percaya pada sistem yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. "Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, percayalah pada kekuatan kita sendiri, percayalah kepada Indonesia," imbuhnya. Pernyataan ini menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kedamaian dalam proses politik di Indonesia.
Mekanisme Resmi sebagai Jaminan Stabilitas
Pernyataan Prabowo ini muncul dalam konteks evaluasi nasional Koperasi Merah Putih di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), yang juga dibahas dalam rapat kerja. Ia menekankan pentingnya mengikuti prosedur hukum dan konstitusional dalam setiap perubahan politik, untuk menghindari gejolak yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Dengan demikian, Prabowo tidak hanya membuka ruang untuk kritik dan evaluasi terhadap pemerintah, tetapi juga menegaskan bahwa segala perubahan harus dilakukan melalui saluran-saluran resmi yang diakui oleh undang-undang. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di Indonesia.
