Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa harga kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi ditentukan oleh negara lain. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Juni 2026.
Transformasi Ekonomi Berlandaskan Pancasila
Prabowo meyakini dirinya memiliki tugas sejarah untuk melakukan transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila. Transformasi ini bertujuan agar kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia kedelapan, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa transformasi dilakukan dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Ekonomi Pancasila, menurut Prabowo, adalah ekonomi yang religius, berkemanusiaan, bertujuan untuk kemakmuran masyarakat, serta memperkuat persatuan nasional.
Kekayaan Alam sebagai Amanah
Prabowo menekankan bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab. "Kekayaan alam adalah amanah yang harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, juga untuk anak dan cucu kita, untuk generasi yang akan datang," tegasnya.
Ia menyoroti bahwa selama ini sebagian kekayaan alam Indonesia mengalir ke luar negeri sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan rakyat. "Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di ibu pertiwi," kata Prabowo.
Pembangunan Ekonomi untuk Rakyat
Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik, tetapi harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak dari kelompok lemah dan masyarakat miskin harus mendapatkan gizi yang cukup. Petani harus memperoleh pupuk tepat waktu dengan harga benar, dan nelayan harus mendapat akses pasar yang adil serta diberdayakan. "Nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi kuat," ujarnya.
Pekerja juga harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. "Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu," imbuh Prabowo.
Langkah Strategis Pemerintah
Untuk mewujudkan ekonomi Pancasila, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah BUMN yang memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Ekspor sumber daya alam akan dilakukan melalui satu pintu di PT DSI. Selain itu, pemerintah akan melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berbasis hilirisasi serta memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor.
Prabowo juga menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan yang egaliter. Pemerintah akan memperkuat koperasi sebagai instrumen mengangkat rakyat dari kemiskinan. Usaha kecil dan menengah (UMKM) harus diperkuat, dan desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. "Rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan," tegasnya.
Ekonomi Berkeadilan Sosial
Terakhir, Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan agar hasil pembangunan dirasakan seluruh rakyat. "Atas dasar itulah, pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila," pungkasnya.
