Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan kehadirannya secara langsung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional.
Alasan Kehadiran Langsung Presiden
Prabowo menjelaskan bahwa kondisi global saat ini tidak stabil akibat konflik geopolitik dan perang di Timur Tengah. Situasi tersebut menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian di seluruh dunia. Oleh karena itu, ia menilai presiden harus hadir langsung untuk menyampaikan pokok-pikiran perekonomian dan pengelolaan negara.
“Oleh karena itu karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden RI harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
APBN sebagai Alat Perjuangan
Presiden menegaskan bahwa dirinya telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawabnya meliputi perlindungan segenap bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Prabowo memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan bangsa.
“Dalam rangka itu lah saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekadar dokumen keuangan negara APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa,” kata Prabowo.
Fungsi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat
Menurut Prabowo, APBN berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dan memperkokoh dasar-dasar serta sendi-sendi bangsa. APBN juga menjadi alat untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia hidup lebih sejahtera. Dengan kesadaran tersebut, APBN disusun sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.
“Dengan kesadaran itu APBN kita susun kita bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar kita,” ujarnya.
Kehadiran Prabowo dalam paripurna DPR ini menjadi sorotan, mengingat biasanya presiden hanya diwakili oleh menteri atau pejabat lainnya. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan komitmen untuk transparansi fiskal.
