Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dapat diganti oleh rakyat melalui berbagai mekanisme yang telah diatur secara konstitusional. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026).
Mekanisme Pergantian Pemerintah yang Damai
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. "Kita telah memilih bernegara secara demokrasi, demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya, gantilah pemerintah itu," ujarnya dengan tegas. Dia menekankan bahwa proses pergantian dapat dilakukan dengan cara damai, tanpa kekerasan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jalur Konstitusional untuk Impeachment
Prabowo menjelaskan bahwa mekanisme pergantian pemerintahan mencakup pemilihan umum hingga pemakzulan atau impeachment. "Ada mekanismenya, dengan baik, dengan damai, bisa dengan melalui pemilihan umum tidak ada masalah bisa juga melalui impeachment tidak ada masalah tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya, DPR, MK, MPR, dilakukan tidak masalah," jelasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam proses tersebut.
Sejarah Pergantian Rezim di Indonesia
Presiden juga mengingatkan sejarah pergantian rezim di Indonesia yang berjalan damai, mulai dari era Presiden pertama Sukarno, Presiden kedua Soeharto, hingga Presiden keempat Abdurrahman Wahid. "Dalam sejarah kita, telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," sambungnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan transisi politik tanpa konflik bersenjata.
Pesan Kepercayaan pada Sistem Bangsa
Di akhir pidatonya, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk percaya pada sistem yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. "Jadi Saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, percayalah pada kekuatan kita sendiri, percayalah kepada Indonesia," katanya. Pesan ini dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan publik terhadap mekanisme demokrasi dan konstitusi yang ada.
Dengan pernyataan ini, Prabowo tidak hanya mengingatkan tentang hak rakyat dalam demokrasi, tetapi juga menegaskan komitmennya pada proses hukum dan perdamaian dalam setiap perubahan pemerintahan. Diskusi ini relevan dalam konteks politik Indonesia yang terus berkembang, di mana transparansi dan akuntabilitas pemimpin menjadi sorotan utama.
