PDIP Desak Purbaya dan Trenggono Jaga Soliditas Usai Ribut di Medsos
Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran kapal yang merembet ke media sosial mendapat sorotan tajam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto secara tegas mengingatkan kedua menteri yang merupakan pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga soliditas dan kepastian arah kebijakan ekonomi di tengah dinamika pasar serta tekanan global yang semakin kompleks.
PDIP Himbau Tidak Ada Pernyataan Berbeda Antar Kementerian
"Dalam situasi ketika pasar dan dunia internasional memerlukan kepastian arah, PDI Perjuangan menghimbau agar tidak ada pernyataan yang berbeda antar kementerian. Lebih baik mengedepankan disiplin berbicara dan mendorong prestasi kerja," tegas Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Hasto menekankan bahwa rakyat dan pelaku usaha memerlukan soliditas kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurutnya, kredibilitas pemerintah dibangun melalui transparansi dan ketiadaan conflict of interest dalam setiap pengambilan keputusan. "Pemerintah harus fokus menakhodai ekonomi nasional dengan kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," sambungnya dengan nada serius.
Said Abdullah Kritik Narasi Tunggal Menkeu Purbaya
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyoroti pola komunikasi Menkeu Purbaya yang dinilai sering memiliki narasi sendiri. Said mengungkapkan bahwa sebelum ramai dengan KKP, Purbaya juga pernah bersitegang dengan Badan Gizi Nasional dalam hal program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.
"MBG kalau tidak jalan, anggarannya akan saya ambil. KKP kalau tidak jalan, anggarannya saya ambil karena kalau tidak, saya rugi," ujar Said menirukan pernyataan Purbaya. "Tolong dibedakan antara anggaran dan duit. Anggaran itu pagu. Kalau pagu ini belum jalan, mau diambil, yang mau diambil apa? Kan duitnya di Bendahara Umum Negara. Apa tidak salah statement pernyataan Menteri Keuangan?" tanya Said dengan nada retoris.
Penjelasan Detail Soal Mekanisme Anggaran
Said kemudian memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme anggaran yang seharusnya dipahami oleh semua pihak. Ia mencontohkan, misalnya pagu KKP sebesar Rp 3 triliun dan baru melaksanakan Rp 200 miliar, maka yang perlu dilakukan adalah penggenjotan program, bukan pengambilan anggaran.
"Kecuali sejak awal Januari begitu DIPA diserahkan, semua anggarannya, duitnya diserahkan. Kan ini kan tidak," jelas Said. "Seharusnya Menteri Keuangan mendorong supaya KKP melakukan akselerasi terhadap program itu, anggarannya kemudian disiapkan. Bukan kemudian kalau baru Rp 200 miliar tidak dilakukan akselerasi, maka anggaran diambil. Anggaran apa yang mau diambil? Ini kan bercanda kali kita ini sebenarnya."
Ia menegaskan pentingnya membedakan antara anggaran sebagai pagu dan duitnya secara fisik. "Karena duitnya semua masih di Bendahara Umum Negara, di Kemenkeu. Kemenkeu sebagai Bendahara Umum Negara," papar Said dengan detail.
Purbaya Siap Bertemu Trenggono untuk Mediasi
Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk bertemu langsung dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Purbaya bahkan menyebut Trenggono sebagai sahabatnya, menunjukkan bahwa persoalan ini lebih pada perbedaan persepsi teknis daripada konflik pribadi.
"Gampang nanti saya ngomong sama Pak Menteri (Trenggono), sahabat saya juga," kata Purbaya dengan santai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026). Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya meredakan ketegangan yang sempat memanas di ruang publik.
Latar Belakang Perselisihan Anggaran Kapal
Perselisihan ini berawal dari pernyataan Menteri Trenggono yang menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris. Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya sebagai respons terhadap komentar Menkeu Purbaya terkait sumber pendanaan proyek tersebut.
"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, bener gak itu uang kapal sudah dikucurkan?" tulis Trenggono dalam unggahannya yang viral.
Pentingnya Penguatan Industri Perkapalan Nasional
Dalam berbagai kesempatan, Purbaya terus menekankan pentingnya penguatan industri perkapalan nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Ia menyoroti bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di bidang perkapalan, namun industri galangan kapal belum berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang kurang berpihak pada produksi dalam negeri.
Menurut analisis Purbaya, salah satu penyebab utama keterbelakangan industri perkapalan nasional adalah kebijakan impor kapal bekas yang secara signifikan menggerus permintaan terhadap kapal buatan lokal. Ia juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan domestik, termasuk dalam program peremajaan kapal yang seharusnya menjadi momentum kebangkitan industri nasional.
"Ke depan, kalau mau industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Presiden bilang ada 2.491 kapal berusia lebih dari 25 tahun, itu pasti akan diganti," ucap Purbaya yang dikutip dari siaran pers Kemenkeu. Ia menambahkan bahwa anggaran pengadaan kapal sebenarnya sudah disiapkan, namun belum memberi dampak signifikan bagi industri dalam negeri karena berbagai kendala implementasi.
"Kita punya kemampuan, tapi underutilized karena tidak diberi kesempatan. Saya mau dorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarkan," tegas Purbaya menutup penjelasannya mengenai visi pengembangan industri perkapalan nasional.
