PDIP Pertanyakan Dasar Kebijakan WFH Tiap Jumat untuk ASN
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Kapoksi PDIP Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mengungkapkan kebingungannya terhadap keputusan pemerintah yang menetapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Menurutnya, pilihan hari tersebut berpotensi besar tidak efektif dalam mencapai tujuan kebijakan.
Kekhawatiran atas Efek Long Weekend
"Ya terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH, karena ada potensi bahwa itu tidak akan efektif menekan konsumsi BBM," tegas Deddy dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia menyoroti kemungkinan munculnya pola long weekend yang justru bisa meningkatkan mobilitas dan konsumsi energi.
Deddy menambahkan, pemerintah seharusnya memiliki dasar perhitungan yang jelas dan komprehensif sebelum menetapkan hari pelaksanaan WFH. "Saya tidak mengerti apa dasarnya memilih long weekend sebagai hari WFH, untuk itu kita menunggu dulu penjelasan pemerintah," ujarnya.
Perlu Kajian Psikososial dan Ekonomi Mendalam
Menurut politisi senior PDIP ini, penetapan hari WFH tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena menyangkut berbagai aspek penting. "Untuk memutuskan hari WFH itu harus ada hitung-hitungan psikososial, proyeksi aktivitas ekonomi, pola mobilitas dan konsumsi publik serta banyak hitungan lain berdasarkan berbagai skenario," papar Deddy dengan serius.
Beberapa parameter yang menurutnya perlu diperhitungkan secara matang meliputi:
- Dampak psikologis terhadap produktivitas kerja
- Proyeksi pergerakan sektor ekonomi riil
- Pola konsumsi bahan bakar minyak masyarakat
- Efisiensi anggaran operasional instansi pemerintah
Evaluasi Berdasarkan Data Terukur
Deddy menegaskan bahwa efektivitas kebijakan WFH ini harus diuji melalui data yang konkret dan terukur. "Nanti kan bisa dilihat grafik konsumsi BBM, data mobilitas warga/kendaraan dari sebaran dan intensitas. Mari kita lihat setelah dua atau tiga minggu ke depan sebelum melakukan evaluasi," jelasnya.
Ia juga menyatakan akan memantau perkembangan situasi global yang mungkin berpengaruh. "Kita lihat saja dulu seberapa efektif pilihan nanti dan sangat mungkin dievaluasi, apalagi jika perang timur tengah terus berkepanjangan," sambung Deddy mengingatkan.
Latar Belakang Kebijakan Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan penetapan hari Jumat sebagai hari pemberlakuan WFH bagi ASN. Kebijakan ini disebutkan berdasarkan pengalaman selama masa pandemi COVID-19.
"Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian kementerian telah melakukan itu, kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, ini pasca daripada COVID kemarin," kata Airlangga dalam jumpa pers, Selasa (31/3).
Airlangga menambahkan bahwa beban kerja di hari Jumat dinilai tidak sepadat hari-hari lainnya dalam sepekan. Meski demikian, ia menekankan bahwa pelayanan publik tetap harus berjalan optimal meski dengan penerapan WFH satu hari ini.
"Kita pilih hari Jumat karena memang setengah, artinya tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis. Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan," pungkas Menko Perekonomian tersebut.
