Menhan Sebut Misi TNI di Gaza Masih Menunggu Arahan Presiden Trump
Menteri Pertahanan Jenderal (purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa misi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kerangka Board of Peace (BoP) di Gaza, Palestina, hingga saat ini masih menanti arahan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump sendiri belum mengambil keputusan untuk memulai misi dan operasi internasional tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Selasa, 19 Mei 2026. Menurutnya, BoP belum resmi beroperasi akibat dinamika konflik yang masih tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini membuat misi BoP cenderung tertinggal atau left behind.
"Dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Iran yang sangat tinggi sehingga BoP cenderung left behind," ujar Sjafrie di hadapan anggota Komisi I DPR.
Ia menambahkan, sejumlah negara anggota BoP, termasuk Indonesia, masih menunggu keputusan Trump dan AS selaku inisiator. Meskipun Panglima TNI telah menyiapkan brigade-brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik, namun karena inisiatif Presiden AS belum mendapatkan arahan implementasi, maka pasukan Indonesia masih bersiaga.
"Walaupun kita di Indonesia Panglima TNI sudah menyiapkan brigadi brigadi komposit untuk geostrategi dan geopolitik, dan inisiatif Presiden AS belum mendapatkan sesuatu arahan implementasi maka sampai saat ini ISF kita masih standby," imbuhnya.
Latar Belakang BoP dan Syarat Indonesia
Sjafrie menjelaskan bahwa BoP merupakan inisiatif AS untuk menekan eskalasi di Gaza akibat konflik Palestina dengan Israel. Konflik tersebut telah menelan korban jiwa lebih dari 80 ribu orang. "Dan inilah upaya yang dilakukan oleh Presiden AS untuk melakukan bagaimana kita melakukan upaya penyelamatan terhadap kemanusiaan dan politik di Gaza," katanya.
Indonesia memutuskan bergabung dengan BoP setelah mendapat pujian dari Trump, namun dengan syarat agar eksistensi Hamas tetap dijaga. Syarat ini disetujui oleh negara-negara lain dalam BoP seperti Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Mesir.
Belakangan, AS membentuk International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional sebagai proksi militer BoP di Gaza. ISF bertugas memastikan tidak ada lagi korban dari kalangan masyarakat sipil. "Jangan sampai terjadi kegiatan kegiatan yang bersifat kekuatan fisik yang bisa menimbulkan korban terhadap rakyat di Gaza," tegas Sjafrie.
