Tiga Konfederasi Buruh Utama Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden di Rapat Komisi III DPR
KSPSI-KSBSI-KSPI Dukung Polri di Bawah Presiden di DPR

Rapat Komisi III DPR Dihadiri Tiga Konfederasi Buruh Utama

Rapat dengar pendapat umum digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026). Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dengan kehadiran perwakilan dari tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia: KSPSI, KSBSI, dan KSPI.

Pernyataan Dukungan dari KSPSI

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengawali penyampaian pandangan dengan mengungkapkan kegelisahan terhadap kondisi Polri yang sering dipojokkan oleh berbagai pihak. "Kami gelisah karena Polri begitu dipojokkan, dan sebagai elemen besar dengan basis jutaan anggota, kami tidak pernah menekan-nekan," ujarnya.

Andi Gani menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden langsung, menyebut hal ini sebagai amanah reformasi. "Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang," tegasnya. Ia juga memuji inisiatif Kapolri Listyo Sigit dalam membentuk desk ketenagakerjaan, yang telah berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia.

Pandangan dari KSBSI

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, menyatakan dukungan serupa dengan menekankan pentingnya independensi Polri. "Polri sebagai alat negara harus tetap independen dan profesional, tidak boleh di bawah kendali kementerian untuk menghindari intervensi politik," jelasnya.

Elly berpandangan bahwa hanya Presiden yang berhak memberikan perintah kepada Polri dalam menjaga keamanan. "Kalau di bawah kementerian, Polri harus menunggu perintah, yang bisa menghambat tindakan cepat," tambahnya, menggarisbawahi konsekuensi negatif jika struktur berubah.

Pernyataan dari KSPI

Sekjen KSPI, Ramidi, juga menyampaikan dukungan yang sama, menegaskan bahwa posisi ini didasari kepentingan nyata ketiga konfederasi. "Apa yang kami sampaikan hari ini adalah kondisi real, bukan pesanan atau karena alasan lain," ujarnya.

Ramidi menekankan bahwa dukungan ini akan disampaikan secara resmi kepada pimpinan Komisi III DPR, menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal Polri.

Peran Strategis Buruh dalam Reformasi Polri

Dalam pembukaan rapat, Habiburokhman menyoroti peran signifikan serikat buruh dalam mengawal reformasi Polri. "Serikat buruh memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat signifikan, dengan jumlah besar dan kedudukan strategis, sehingga berperan besar dalam percepatan reformasi," katanya.

Ketiga konfederasi buruh sepakat untuk tetap berada di belakang Komisi III DPR dalam mengawal Polri agar tetap di bawah Presiden, menegaskan solidaritas dan dukungan tanpa tekanan dari massa.