Kepala KSP Buka Tantangan Teknokrasi di Era Pemerintahan Prabowo
Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026), Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari secara terbuka mengungkap tantangan utama yang dihadapi oleh lembaganya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Qodari menegaskan bahwa masalah teknokrasi menjadi kendala signifikan dalam menjalankan pemerintahan saat ini.
Masalah Teknokrasi sebagai Tantangan Utama
Qodari menyatakan, "Memang tantangan dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, kalau kita bicara produk adalah tantangan teknokrasi." Ia menjelaskan bahwa kesulitan muncul dalam mengantisipasi masalah sejak dini, merancang perencanaan yang efektif, serta menangani persoalan teknis yang muncul di lapangan. Menurutnya, kemampuan untuk memprediksi dan menyelesaikan isu-isu praktis ini merupakan inti dari tantangan teknokrasi yang dihadapi.
Respons dari Anggota Komisi XIII DPR
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, merespons pernyataan Qodari dengan menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo. Andreas mengatakan, "Yang berkaitan dengan pak kepala sendiri sampaikan tadi soal teknokrasi, ini sebenarnya dari awal ya saya kira pak kepala bicara aja dengan Pak Presiden kalau kita problem kita teknokrasi." Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan para ahli atau teknokrat yang kompeten dalam pelaksanaan program-program prioritas, bukan menempatkan orang tanpa kemampuan khusus di posisi yang membutuhkan keahlian tinggi.
Contoh Kasus di Flores, NTT
Andreas juga mengangkat contoh konkret dari daerah pemilihannya di Flores, Nusa Tenggara Timur, terkait isu geothermal. Ia mengkritik bahwa banyak pihak yang membahas geothermal tanpa pemahaman mendalam, sehingga menimbulkan penolakan dan perdebatan tidak produktif. "Banyak orang yang bicara soal geothermal ini tidak ngerti barang itu gimana. Jadi akhirnya asal tolak, ada yang asal tolak, saling ya pro kontra yang tidak produktif juga gitu," ujarnya. Andreas berharap KSP dapat berperan sebagai mata dan telinga presiden untuk mengatasi hambatan semacam ini, dengan menyampaikan masukan dari lapangan secara efektif.
Rapat ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas teknokratis dalam pemerintahan untuk mendukung kebijakan dan program yang dijalankan. Diskusi tersebut menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengatasi tantangan kompleks di era kepemimpinan baru.
