Rencana Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, untuk kembali melakukan blusukan menuai sorotan. Langkah ini dinilai sebagai upaya menguji daya tarik elektoralnya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Rencana tersebut diumumkan oleh Projo, salah satu organisasi relawan paling militan pendukung Jokowi, setelah kondisi kesehatannya dinyatakan pulih.
Blusukan Perdana ke NTT
Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, mengungkapkan bahwa Jokowi akan memulai blusukan pada Juni mendatang. Lokasi pertama yang dituju adalah Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Freddy, interaksi mantan presiden dengan rakyat adalah hal biasa dan telah dilakukan oleh banyak mantan presiden sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa Jokowi diundang untuk menghadiri pengembangan komoditas rumput laut yang digagas oleh masyarakat setempat.
"Dalam demokrasi, tokoh nasional tetap boleh berinteraksi dengan masyarakat. Semua mantan presiden dunia juga tetap aktif berbicara, memberi inspirasi, menghadiri forum, atau turun ke masyarakat. Selama tidak melanggar," ujar Freddy pada Senin (18/5).
Uji Magnet Elektoral
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai rencana blusukan Jokowi sebagai upaya untuk menguji magnet elektoralnya. Berbeda dengan mantan presiden lain yang memiliki rumah politik atau partai, Jokowi tidak memiliki afiliasi partai yang jelas. Meskipun putra sulungnya, Kaesang Pangarep, kini memimpin PSI, Jokowi tidak menduduki posisi struktural di partai tersebut. Blusukan, menurut Agung, menjadi langkah untuk menguji apakah Jokowi masih relevan dengan kondisi politik saat ini.
"Sehingga di titik inilah beliau harus menguji, magnet elektoralnya setelah 1,5 tahun tidak menjabat, apakah masih relevan dengan panggung politik kita atau sebaliknya," ujar Agung saat dihubungi pada Selasa (19/5).
Agung menambahkan bahwa Jokowi effect yang selama ini dipuji dalam kontestasi elektoral hanya akan bertahan jika dirawat dengan aktivitas politik yang konkret, seperti blusukan. Pemilihan NTT sebagai lokasi pertama dinilai strategis karena daerah tersebut merupakan basis politik Jokowi di luar Jawa. Menurut Agung, Jokowi ingin merawat legacy atau peninggalannya selama menjadi presiden.
"Sehingga, ini perlu diantisipasi apalagi menjelang pemilu dimulai," katanya.
Wanti-wanti Manuver Politik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, memberikan peringatan terkait manuver politik di balik rencana blusukan Jokowi. Menurut Ali, meskipun di satu sisi blusukan diklaim dapat membantu program pemerintahan Presiden Prabowo, praktiknya bisa menjadi bumerang.
"Artinya, membantu pemerintah saat ini sekaligus manuver politik untuk meningkatkan posisi tawar di 2029," kata Ali saat dihubungi pada Selasa (19/5).
Ali menjelaskan bahwa manuver tersebut bisa dilakukan Jokowi dengan membandingkan capaian di masa pemerintahannya dengan pemerintahan saat ini di bawah Prabowo. Situasi ini dapat menyebabkan blusukan Jokowi menjadi kontraproduktif, alih-alih mendukung pemerintahan. Terlebih, pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
"Tapi yang bahaya, kalau dosis manuver politiknya lebih dominan, itu bisa kontraproduktif dengan pemerintahan saat ini, karena mesin politik 2029 akan memanas lebih awal, di saat bersamaan situasi ekonomi lagi berat (dollar dan IHSG)," ujarnya.
