Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengeluarkan ultimatum tegas kepada Amerika Serikat (AS) untuk menerima syarat-syarat dalam proposal 14 poin Teheran. Jika tidak, AS akan menghadapi apa yang disebutnya sebagai 'kegagalan'. Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump menolak proposal balasan Iran dengan menyebutnya 'bodoh' dan 'sampah'. Trump juga menyatakan bahwa gencatan senjata AS-Iran yang berlaku sejak awal April berada dalam 'kondisi kritis'.
Ultimatum Ghalibaf
Dalam pernyataan terbarunya, Ghalibaf menegaskan bahwa Washington harus menerima 'hak-hak' Teheran jika ingin mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari dua bulan. Perundingan damai masih buntu setelah putaran awal gagal mencapai terobosan bulan lalu. 'Tidak ada alternatif lainnya, selain menerima hak-hak rakyat Iran, sebagaimana diuraikan dalam proposal 14 poin. Pendekatan lainnya akan sepenuhnya tidak membuahkan hasil; hanya kegagalan demi kegagalan,' tegas Ghalibaf melalui media sosial X. Ia juga menambahkan, 'Semakin lama itu berlarut-larut, semakin banyak pembayar pajak Amerika yang akan menanggungnya.'
Ketegangan Meningkat
Iran menolak untuk mundur dalam perangnya melawan AS. Para pejabat militer Teheran telah memperingatkan bahwa mereka siap merespons setiap serangan baru Washington. Langkah Iran membatasi lalu lintas maritim di Selat Hormuz, yang penting bagi pasokan minyak dan gas global, telah mengguncang pasar global dan memberikan alat tawar-menawar yang vital. Sebagai respons, AS melakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Teheran.
Proposal Perdamaian
Rincian rencana perdamaian yang diusulkan AS masih terbatas untuk publik. Namun, laporan sejumlah media menyebutkan bahwa proposal itu melibatkan nota kesepahaman satu halaman yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran dan menetapkan kerangka kerja untuk negosiasi tentang program nuklir Iran. Sementara itu, proposal balasan Iran, menurut Kementerian Luar Negeri negara itu, mencakup tuntutan diakhirinya perang di semua front, termasuk Lebanon, penghentian blokade laut AS, dan pengamanan pencairan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri di bawah sanksi yang berlaku sejak lama. Kementerian Luar Negeri Teheran tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang ditawarkan Iran sebagai imbalannya.
