Indonesia Siap Kerahkan Ribuan Prajurit TNI ke Gaza untuk Misi Perdamaian Internasional
Indonesia sedang mempersiapkan pengiriman sejumlah besar personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari upaya perdamaian internasional. Menurut laporan media, negara ini akan mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 prajurit, menjadikannya negara pertama yang secara konkret menyiapkan pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dalam kerangka rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Persiapan dan Latihan Sudah Dimulai
Kesiapan Indonesia diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (09/02), Maruli menyebutkan bahwa personel TNI Angkatan Darat telah memulai latihan khusus untuk misi perdamaian ini. "Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan [dikerahkan]. Kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti Zeni, kesehatan, yang seperti-seperti itu kami siapkan," ujarnya.
Maruli memperkirakan jumlah pasukan yang dapat diberangkatkan mencapai satu brigade, atau sekitar 5.000-8.000 prajurit. Namun, dia menekankan bahwa angka ini masih dalam tahap negosiasi dan belum pasti. "Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Belum ada kepastian angka sampai sekarang," kata Maruli. Soal penugasan, waktu keberangkatan, dan lokasi pasti, dia menyerahkan keputusan kepada tingkat komando yang lebih tinggi.
Lokasi Penempatan dan Peran Pasukan TNI
Media Israel, KAN News, melaporkan bahwa persiapan untuk menampung tentara Indonesia telah dimulai di bagian selatan Jalur Gaza, tepatnya antara Kota Rafah dan Khan Younis. Meskipun belum ada tanggal pasti untuk kedatangan pasukan, militer Indonesia diperkirakan akan menjadi pasukan asing pertama yang mencapai Gaza sejak konflik berkecamuk.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa area yang ditunjuk "sudah siap," tetapi pembangunan bangunan dan perumahan untuk pasukan masih memerlukan waktu beberapa minggu. Pasukan TNI tidak akan beroperasi di dalam wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas, melainkan akan fokus pada pengamanan pembangunan awal Rafah dan menjaga lokasi pengumpulan senjata jika Hamas setuju menyerahkannya sesuai perjanjian gencatan senjata.
Konteks Diplomatik dan Partisipasi Indonesia
Pengiriman pasukan ini terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza. Dewan ini merupakan bagian dari 20 butir rencana perdamaian Donald Trump dan memiliki mandat untuk membentuk ISF, yang bertugas mengamankan perbatasan Gaza dan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut.
Presiden Prabowo Subianto telah diundang oleh Donald Trump untuk menghadiri pertemuan pertama Dewan Perdamaian di Washington pada 19 Februari. Partisipasi Indonesia dalam badan ini dinilai memiliki makna strategis, terutama dalam menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara dan tidak mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Tanggapan dan Kritik dari Berbagai Pihak
Meskipun dianggap sebagai langkah penting dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian menuai kritik dari beberapa warganet yang menyebutnya sebagai 'antek asing'. Namun, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, berpendapat bahwa peran Indonesia justru akan semakin kuat jika disertai dengan agenda yang jelas dan terukur, terutama dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
Media Israel lainnya, Jerusalem Post, melaporkan bahwa Indonesia akan mengirim tim aju ke pusat komando AS di Kiryat Gat untuk memulai persiapan pengerahan pasukan. Tim ini akan berdiskusi dengan militer Israel mengenai wewenang dan tanggung jawab ISF di Gaza, termasuk prosedur koordinasi dan aturan keterlibatan di area antara komunitas Negev barat dan Jalur Gaza.
Dengan persiapan yang sedang berlangsung, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam kontribusi perdamaian global, meskipun detail operasional masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pihak berwenang.
