Idrus Golkar Tanggapi Kritik Pembangunan Gedung MUI: Jangan Campur Kebijakan dan Teknis
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham, memberikan respons tegas terhadap kritik publik yang viral di media sosial mengenai rencana pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kritik tersebut muncul melalui video TikTok yang membandingkan rencana pembangunan di ibu kota dengan kondisi memprihatinkan di daerah, khususnya Nusa Tenggara Timur.
Kritik Viral dan Kondisi Nyata di Lapangan
Video yang beredar luas tersebut menyoroti kontras yang tajam antara rencana pembangunan gedung mewah di Jakarta dengan realitas di daerah. Ditampilkan kondisi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Soe, NTT, yang atapnya bocor dan dinilai tidak layak huni. Narasi dalam video dengan tegas menyatakan, "Anak-anak sekolah di NTT masih belajar di gedung yang bocor saat hujan. Tapi Presiden justru membangun gedung mewah di Jakarta."
Menanggapi hal ini, Idrus Marham mengakui bahwa kritik tersebut merupakan masukan yang sah dan perlu dihargai sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, politisi senior Golkar ini mengingatkan agar publik tidak mencampuradukkan dua hal yang berbeda secara fundamental.
Pemisahan yang Jelas: Kebijakan vs Pelaksanaan
Idrus Marham dengan tegas membedakan antara tataran kebijakan nasional dan tataran teknis pelaksanaan di lapangan. Ia menjelaskan, "Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional."
Sebagai bukti, Idrus mencontohkan berbagai program yang telah menjadi agenda pemerintahan, antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengatasi masalah gizi
- Pembangunan dan rehabilitasi sekolah di berbagai daerah
- Berbagai program pengentasan kemiskinan yang terstruktur
Menurut analisis Idrus, persoalan yang masih muncul di lapangan bukan lagi soal arah kebijakan, melainkan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. "Di dalam sebuah pemerintahan harus dipahami, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau ada sekolah bocor, distribusi makanan bermasalah, itu masuk ke wilayah teknis pelaksanaan kebijakan," tegasnya.
Fungsi Strategis Penguatan Lembaga Keagamaan
Terkait rencana pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI, Idrus Marham kembali menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki nilai strategis yang tidak boleh diabaikan. Penguatan lembaga keagamaan dinilai memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.
Idrus menekankan bahwa kebijakan pembangunan gedung MUI tidak berdiri sendiri dan tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat yang telah menjadi prioritas pemerintah. Keduanya dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari pembangunan nasional yang komprehensif.
Kritik sebagai Alarm Sosial yang Berharga
Meski meminta pemahaman yang proporsional, Idrus Marham mengakui nilai penting dari kritik masyarakat yang disampaikan melalui media sosial. "Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang bagus. Tapi harus ditempatkan secara proporsional, agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh," ujarnya.
Ia menyebut masukan tersebut dapat menjadi alarm sosial yang berharga bagi Presiden untuk mengevaluasi dan memperbaiki koordinasi di tingkat pelaksana. Kritik yang konstruktif diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem di level bawah, bukan sekadar menyalahkan kepemimpinan nasional.
Tantangan Utama: Implementasi Kebijakan
Dalam penutupan pernyataannya, Idrus Marham menegaskan bahwa pembangunan nasional harus dilihat secara holistik dan tidak parsial. Tantangan terbesar saat ini bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada kemampuan memastikan setiap kebijakan benar-benar terimplementasi dengan baik.
"Presiden sudah mengambil kebijakan: Pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah tertuang dalam Asta Cita. Sekarang bagaimana pelaksanaannya di bawah, itu yang harus dibenahi," pungkas Idrus Marham, menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan nasional dan eksekusi di tingkat daerah.
