Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyerukan agar aparat penegak hukum tidak membungkam kelompok-kelompok kritis di Indonesia. Menurutnya, kritik merupakan elemen vital dalam kehidupan demokrasi dan harus dipandang sebagai bentuk kepedulian warga negara terhadap bangsa.
Peringatan Hari Lahir Pancasila
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat memimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka Hari Lahir Pancasila di Halaman Parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).
"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," tegas Hasto.
Kekhawatiran atas Menyempitnya Ruang Kritik
Hasto mengungkapkan bahwa PDIP mencermati kekhawatiran masyarakat sipil mengenai menyempitnya ruang kritik. Ia menekankan negara tidak boleh merespons pandangan kritis dengan cara yang membatasi kebebasan sipil.
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," ucap Hasto.
Perlindungan Kelompok Kritis dan Nilai Pancasila
Sekjen PDIP mengaitkan perlindungan kelompok kritis dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Kemanusiaan menuntut kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul tanpa rasa takut.
"Ia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya," terang Hasto.
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kontrol dan mekanisme check and balances dalam demokrasi.
Pesan kepada Aparat Penegak Hukum
Hasto memandang hal tersebut perlu diterjemahkan secara konkret oleh seluruh institusi negara, termasuk aparat penegak hukum.
"Berbagai kritik sebagai partai penyeimbang ini telah diakui pentingnya, bahkan diapresiasi oleh Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol, memerlukan check and balances, dan inilah yang dijalankan oleh PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang," ucapnya.
Hasto meminta aparat penegak hukum menjadikan semangat demokrasi sebagai pedoman dalam bertugas, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo.
"Maka dalam pernyataan pers, kami menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo di rapat paripurna juga harus diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum agar tidak ada lagi pembungkaman terhadap kelompok kritis," jelas Hasto.
