Hashim Tegaskan Prabowo Akan Copot Pejabat 'Telur Busuk' dan Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan kembali mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum yang dijuluki sebagai 'telur busuk' yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta pada Selasa malam, 10 Februari 2026.
Pembersihan Birokrasi dan Sanksi Tegas
Hashim, yang merupakan adik kandung Presiden Prabowo, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengejar oknum elite yang terlibat dalam praktik kriminal hingga perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. "Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," kata Hashim menanggapi pertanyaan seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Momentum pembersihan di lingkup birokrasi ini disebutkan sudah dimulai, dengan sinyal bahwa akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum. Hashim menekankan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan efisien.
Ketegasan di Sektor Lingkungan
Dalam diskusi panel tersebut, Hashim memberikan contoh konkret ketegasan Presiden Prabowo di sektor lingkungan saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang.
"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," ujar Hashim. Ia menambahkan bahwa meskipun ada proses peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utamanya adalah keadilan yang presisi, bukan pencabutan izin serampangan hanya karena tekanan dari kelompok massa tertentu.
Penindakan di Pasar Modal
Tindakan tegas ini juga akan menyasar pelaku manipulasi di pasar modal. Hashim menyoroti bagaimana investor ritel dan masyarakat kecil menjadi korban dari praktik 'goreng saham' yang tidak wajar. "Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja," pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Hashim menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan investor kecil dan memastikan pasar modal berjalan dengan transparan serta adil. Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
