Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa partainya tidak mempermasalahkan sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai partai penyeimbang terhadap koalisi kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sarmuji, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak PDIP, dan rakyat yang akan menilai pada waktunya.
Golkar Hormati Sikap PDIP
"Terserah PDI Perjuangan saja, mau posisi apa silakan saja. Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji saat dihubungi pada Kamis (9/7). Ia menambahkan bahwa Golkar menghormati sikap yang diambil oleh partai berlambang banteng tersebut. "Kami menghormati saja. Tapi kalau saya sendiri politik adalah sikap dan tindakan," imbuhnya.
Latar Belakang Surat Megawati
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat internal bernomor 1275/IN/DPP/v/2026 tertanggal 1 Juli 2026 yang menjelaskan posisi partainya sebagai partai penyeimbang. Surat berjudul 'Penjelasan Ketua Umum PDI Perjuangan Tentang Kedudukan PDI Perjuangan Sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia' itu telah dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Dalam surat tersebut, Megawati menulis bahwa posisi ini telah ia sampaikan dalam Kongres VI PDIP di Kabupaten Badung, Bali, pada 1 Agustus 2025. Ia menekankan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. "Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulis Megawati.
Landasan Konstitusional dan Teoretis
Megawati menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR. Presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan (impeachment). "Hal ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas di parlemen dan harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen," katanya.
Lebih lanjut, Megawati merujuk pada pemikiran Giovanni Sartori dalam bukunya 'Parties and Party Systems: A Framework for Analysis' (1976). Sartori memperkenalkan konsep responsible opposition, di mana oposisi tidak boleh sekadar menolak dan mengkritik, melainkan juga memiliki kesadaran memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan. Sebaliknya, irresponsible opposition adalah oposisi yang menjadikan penolakan dan kritik sebagai tujuan tanpa mempertimbangkan stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.
Sikap Golkar dan Respons Publik
"Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah 'partai penyeimbang'," tulis Megawati. Menanggapi hal itu, Golkar memilih untuk tidak mempermasalahkan dan menyerahkan penilaian kepada rakyat. Sarmuji menegaskan bahwa partainya akan fokus pada sikap dan tindakan politik yang nyata.
