Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, angkat bicara menanggapi kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengenai tingginya intensitas kunjungan kerja (kunker) luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (1/6/2026), Bahtra menyatakan bahwa pandangan diplomat senior seperti Dino merupakan masukan berharga untuk memperkaya perspektif publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.
Diplomasi Tatap Muka Lebih Efektif
Bahtra yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR menegaskan bahwa diplomasi tingkat kepala negara tidak bisa disamakan dengan komunikasi virtual seperti Zoom atau telepon. Menurutnya, hubungan internasional bukan sekadar bertukar informasi, melainkan membangun kepercayaan strategis, memperkuat posisi tawar negara, membuka peluang kerja sama, dan menyelesaikan negosiasi penting yang memerlukan pertemuan langsung antar pemimpin.
"Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin," ujar Bahtra.
Kunker Bukan Perjalanan Individu
Bahtra mengingatkan bahwa kunjungan luar negeri Prabowo bukanlah perjalanan pribadi seorang kepala negara. Dalam setiap lawatan, presiden membawa delegasi nasional yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha nasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.
Ia mencontohkan hasil kunker terbaru Prabowo ke Prancis yang menghasilkan kesepakatan komersial senilai sekitar US$3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan. "Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, ada peluang investasi yang terbuka, ada kerja sama strategis yang dibangun, dan semuanya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Bahtra.
Transparansi dan Akuntabilitas
Menanggapi soal biaya perjalanan, Bahtra menilai publik berhak meminta transparansi dan akuntabilitas. Namun, ukuran objektif bukan hanya menghitung biaya yang dikeluarkan negara, melainkan juga manfaat yang diperoleh Indonesia. Jika satu kunjungan menghasilkan investasi puluhan triliun rupiah, memperluas pasar ekspor, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan posisi Indonesia di kancah global, maka kunjungan itu harus dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.
"Yang harus menjadi fokus kita bukan seberapa sering presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.
Kritik Dino Patti Djalal
Sebelumnya, mantan Wamenlu Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi tinggi kunker luar negeri Prabowo. Dalam unggahan video reels Instagram, Sabtu (30/5/2026), Dino menyampaikan sejumlah masukan, termasuk pengurangan lawatan dan pemanfaatan diplomasi virtual. Ia mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangannya.
"Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya," kata Dino.
Dino mengimbau Prabowo untuk secara signifikan mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri. Menurut perhitungannya, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering bepergian ke luar negeri. "Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ujarnya.
Usulan Diplomasi Virtual
Dino menyarankan agar Prabowo lebih mengandalkan video call, telepon, atau pertemuan virtual untuk menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia. Inti pembahasan dalam kunjungan bilateral umumnya hanya berlangsung 1-2 jam, sedangkan sebagian besar agenda lainnya bersifat seremonial. "Jadi dengan satu video call yang bernilai Rp0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ujarnya.
Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang 17 kali berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump. Selain itu, ia mengusulkan agar Prabowo memaksimalkan pertemuan multilateral seperti PBB, G20, ASEAN, atau World Economic Forum untuk melakukan banyak pertemuan bilateral sekaligus. Dino juga menyoroti sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa informasi memadai kepada publik, sehingga menyarankan agenda kunjungan direncanakan jauh hari sebelumnya, setidaknya sebulan atau paling lambat seminggu sebelum keberangkatan.
Delegasi Taktis ke Menteri Luar Negeri
Dino mengusulkan agar selama satu tahun ke depan, Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri. Sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, yang biaya perjalanannya jauh lebih kecil dibanding kunjungan presiden karena jumlah delegasi yang lebih terbatas.
