Gerindra Tegaskan MBG Tidak Potong Anggaran Pendidikan, Alasan Utama Penerima Siswa
Partai Gerindra secara resmi membantah tudingan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memotong anggaran pendidikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa anggaran MBG telah disetujui oleh seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Fraksi PDIP.
"Bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG," kata Habiburokhman dalam keterangannya pada Rabu, 4 Maret 2026.
Alasan Kuat: Penerima MBG Adalah Siswa
Menurut Habiburokhman, meskipun ada sebagian anggaran pendidikan yang digunakan untuk program MBG, hal tersebut memiliki alasan yang kuat dan logis. "Secara faktual, masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa alokasi untuk MBG tidak menghapus program penting lainnya, melainkan menggantikan kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak efisien dan berpotensi rawan korupsi di sektor pendidikan. "Selain itu tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG, yang ada adalah menghapus kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut," jelas Habiburokhman.
Saat ini, fokus yang dapat dilakukan adalah pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program. "Hal ihwal persetujuan anggaran sudah berlalu karena sudah kita sepakati, tinggal sekarang kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan," pungkasnya.
PDIP Buka Data: Rp 223,5 Triliun dari Anggaran Pendidikan untuk MBG
Di sisi lain, Fraksi PDIP membuka data resmi terkait sumber anggaran program MBG. Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen resmi negara, anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun tidak sepenuhnya dialokasikan untuk sektor pendidikan murni.
"Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN," kata Esti dalam jumpa pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu, 25 Februari 2026.
Klarifikasi ini dilakukan menanggapi banyaknya pertanyaan dari kader dan masyarakat yang bingung dengan narasi simpang siur di media sosial, terutama terkait ketentuan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. "Klarifikasi ini perlu dilakukan menyusul banyaknya pertanyaan dari kader di tingkat DPD, DPC, hingga masyarakat luas. Mereka kebingungan dengan narasi yang beredar di media sosial," ujar Esti.
Polemik dan Pengawasan Ke Depan
Polemik anggaran MBG mencuat setelah beberapa politisi PDIP menyoroti alokasi dana tersebut. Namun, Gerindra tetap bersikukuh bahwa program ini tidak mengurangi hak dasar pendidikan. Langkah ke depan adalah memastikan pengawasan yang ketat agar anggaran yang telah disepakati dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan siswa sebagai penerima manfaat utama.
Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa alokasi MBG dari anggaran pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa merupakan inti dari sistem pendidikan, sehingga program ini sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang memadai.
