Wakil Ketua MPR Dorong Penindakan Tegas untuk Pelanggar Standar Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Eddy Soeparno, secara tegas menyoroti temuan pelanggaran standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendesak agar sanksi yang proporsional dan transparan diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi kriteria layanan yang telah ditetapkan.
Kasus Pelanggaran di Sumatera Utara Jadi Sorotan
Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa kasus terbaru terjadi di SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang, yang berlokasi di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, program MBG merupakan agenda strategis nasional yang menyangkut masa depan generasi penerus bangsa, sehingga pelaksanaannya di lapangan wajib dikelola secara profesional dan mengikuti standar ketat yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan higienitas apalagi jika menyangkut kesehatan anak-anak kita," tegas Eddy dalam keterangan resminya pada Rabu, 25 Februari 2026.
SPPG Sebagai Ujung Tombak Wajib Jamin Kualitas Layanan
Politisi senior ini menilai SPPG sebagai ujung tombak program MBG yang harus memastikan kualitas layanan secara menyeluruh, terutama dalam aspek kesehatan, higienitas, dan kecukupan nilai gizi. Ia menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap standar yang berlaku tidak boleh ditoleransi sama sekali, dan penindakan harus dilakukan dengan prinsip keadilan serta keterbukaan informasi kepada publik.
Lebih lanjut, Eddy Soeparno menjelaskan bahwa pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan BGN sesungguhnya merupakan instrumen perlindungan publik yang vital. "Pengawasan harus melekat sejak awal, dengan sistem audit, evaluasi berkala, dan mekanisme pelaporan yang terbuka," lanjutnya, menegaskan bahwa pendekatan pengawasan tidak boleh bersifat reaktif melainkan proaktif dan terintegrasi.
Penguatan Kelembagaan BGN dan Sistem Monitoring Nasional
Eddy juga mendorong penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional agar memiliki sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional. Ia menilai supervisi perlu berbasis pada standar kesehatan, kelayakan operasional, serta pemenuhan nilai gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat program MBG.
"BGN perlu memastikan bahwa setiap SPPG beroperasi sesuai standar, mulai dari kualitas bahan baku, proses distribusi, higienitas, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat. Pengawasan ini harus berbasis data dan dilengkapi dengan sistem pelaporan digital agar bisa dipantau secara real time," jelas Eddy Soeparno dengan rinci.
Dukungan untuk Program MBG dengan Penegakan Standar Konsisten
Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan dukungan penuhnya terhadap program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan dan kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga pilar utama:
- Penegakan standar pelayanan yang ketat dan tidak terbantahkan.
- Pengawasan yang kuat, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.
- Konsistensi dalam menjatuhkan sanksi bagi setiap pelanggar aturan.
"Tentu kita ingin program ini berhasil dan berkelanjutan. Maka standar harus ditegakkan, pengawasan diperkuat, dan sanksi dijalankan secara konsisten," tutup Eddy Soeparno, menekankan bahwa masa depan generasi muda tidak boleh dikorbankan demi kelalaian dalam pelaksanaan program strategis ini.
