DPRD Sumsel Anggarkan 2 Meja Biliar Rp 486,9 Juta di Rumah Dinas, Ini Penjelasan Ketua
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, memberikan klarifikasi terkait rencana pengadaan dua meja biliar untuk rumah dinas (rumdin) dua pimpinan dewan dengan nilai anggaran mencapai Rp 486,9 juta. Dia menegaskan bahwa pengadaan tersebut masih berada dalam tahap perencanaan awal dan belum ada proses pembelian yang dilakukan.
Rencana Pengadaan Masih Tahap Awal
Andie Dinialdie menyatakan bahwa dirinya telah menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mengklarifikasi informasi mengenai pengadaan barang tersebut. "Semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian," ujar Andie, seperti dilansir dari detikSumbagsel pada Minggu (8/3/2026). Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi sorotan publik terhadap anggaran yang dianggap cukup besar untuk fasilitas hiburan di rumah dinas pejabat.
Rincian Anggaran dari Data SIRUP LKPP
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per tanggal 7 Maret 2026, yang berasal dari Sekretariat DPRD Sumsel, rencana pengadaan meja biliar ini memiliki rincian nilai sebagai berikut:
- Meja biliar untuk ketua DPRD Sumsel dianggarkan sebesar Rp 151 juta.
- Meja biliar untuk wakil ketua III DPRD Sumsel dianggarkan sebesar Rp 335,9 juta.
Total anggaran untuk kedua meja biliar tersebut mencapai Rp 486,9 juta, yang menjadi perhatian banyak pihak terkait efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Tujuan Pengadaan untuk Fasilitas Latihan Atlet
Andie Dinialdie, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel, menjelaskan bahwa meja biliar ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pribadi di rumah dinas. "Jadi selain di tempat yang ada, bisa juga berlatih di rumah dinas," katanya. Dia menambahkan bahwa fasilitas tersebut akan digunakan sebagai tempat alternatif bagi atlet biliar Sumsel untuk berlatih, sehingga diharapkan dapat mendukung perkembangan olahraga biliar di daerah.
Evaluasi Rencana dengan Prinsip Efisiensi
Meskipun memiliki alasan untuk pengadaan, Andie yang merupakan legislator dari Partai Golkar ini mengaku memahami kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa setiap rencana pengadaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan.
"Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan publik.
Respons terhadap Kritik dan Transparansi
Klarifikasi dari Ketua DPRD Sumsel ini muncul sebagai respons terhadap kritik yang berkembang di masyarakat mengenai anggaran besar untuk pengadaan meja biliar. Dengan menekankan bahwa rencana masih dalam tahap perencanaan, Andie berusaha meredam keresahan sekaligus menunjukkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif tersebut.
Dia juga mengajak semua pihak untuk memahami bahwa evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan final diambil, sehingga tidak ada pemborosan anggaran yang tidak perlu. Hal ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD Sumsel dalam mengelola keuangan daerah.
