Komisi IX DPR Soroti Kasus Pegawai SPPG yang Sebut 'Rakyat Jelata Kurang Bersyukur'
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyoroti insiden yang melibatkan seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purbalingga, Jawa Tengah. Pegawai tersebut membuat status WhatsApp yang kontroversial dengan tulisan 'Peregengan sik, sebelum menghadapi komentar rakyat jelata yang kurang bersyukur', yang akhirnya berujung pada pemecatannya.
Charles Honoris Tekankan Program MBG Menggunakan Uang Rakyat
Dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/3/2026), Charles Honoris menekankan bahwa program Makanan Bergizi (MBG) merupakan program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 'Ya, yang pertama, program MBG ini adalah program yang menggunakan APBN ya, menggunakan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, ya. Sehingga, apa yang disajikan kepada anak-anak harus, bukan sekadar kuantitasnya saja,' kata politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Charles menyayangkan ucapan dari pegawai SPPG itu, dengan menyebut bahwa publik seringkali menyoroti standar gizi yang dihadirkan, bukan lantas dipandang sebagai rasa kurang bersyukur. Ia menambahkan, 'Target atau keberhasilan dari program MBG bukan sekadar dari jumlah penerimanya saja, tetapi kualitas gizi yang diberikan, ya. Sehingga ketika ada SPPG yang mengatakan bahwa masyarakat tidak apa tadi? Tidak bersyukur dengan adanya program ini, walaupun kualitas gizinya yang disampaikan tidak baik gitu ya, ini sangat disayangkan,' ujarnya.
Lebih lanjut, Charles menegaskan, 'Karena tentunya, rakyat Indonesia berhak atas yang terbaik ya, dari apa yang dibuat oleh program MBG ini.' Pernyataan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan kualitas dalam pelaksanaan program pemerintah yang didanai oleh uang rakyat.
Status WhatsApp yang Memicu Kontroversi dan Klarifikasi Pegawai
Insiden ini bermula ketika tangkapan layar status WhatsApp tersebut diunggah oleh akun Instagram @infopurbalingga.id pada Selasa (17/3). Unggahan itu memicu beragam reaksi dari warganet di media sosial, yang mengecam sikap pegawai SPPG tersebut. Setelah statusnya menjadi viral, karyawan itu memberikan klarifikasi melalui postingan yang diunggah di media sosial.
Dalam klarifikasinya, pegawai tersebut meminta maaf atas unggahannya. 'Mengenai postingan saya yang pada akhirnya membuat gaduh, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari dan mengakui bahwa apa yang telah saya tulis memanglah tidak benar. Bahasa yang telah saya pakai sangatlah tidak pantas,' demikian bunyi tangkapan layar yang diunggah pada Senin (16/3).
Pemecatan dan Tindak Lanjut dari Koordinator Wilayah SPPI
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) Kabupaten Purbalingga, Mei Sandra, membenarkan adanya kejadian ini. Ia menjelaskan bahwa postingan dari pegawai SPPG itu dibuat pada Jumat (15/3) sekitar pukul 19.30 WIB. Pegawai tersebut merupakan relawan dari SPPG Purbalingga Karangreja Tlahab Lor 1, yang berada di bawah Yayasan Samingah Mendidik Indonesia.
Mei Sandra menyatakan, 'Betul relawan tersebut dari salah satu SPPG di Kabupaten Purbalingga, yaitu SPPG Purbalingga Karangreja Tlahab Lor 1, Yayasan Samingah Mendidik Indonesia. Dibuat tanggal 15 Maret sekitar pukul 19.30 WIB.' Sebagai tindak lanjut, relawan tersebut diberi sanksi berupa pemberhentian dari SPPG dan diminta membuat video permohonan maaf kepada masyarakat.
Kasus ini menyoroti pentingnya etika dan tanggung jawab dalam pelayanan publik, terutama dalam program yang melibatkan dana rakyat seperti MBG. Respons cepat dari pihak berwenang dalam memberikan sanksi menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas program pemerintah.
