Anggota DPR Pertanyakan Siaga 1 TNI: Masyarakat Malah Tambah Resah
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyoroti keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya untuk menerapkan siaga tingkat 1. Langkah ini diambil guna mengantisipasi dinamika konflik di Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada situasi dalam negeri.
Kritik Terhadap Publikasi Surat Telegram
TB Hasanuddin mempertanyakan mengapa surat telegram tersebut beredar di publik, padahal seharusnya menjadi ranah internal TNI. "Nah, masalahnya begini. Yang namanya siaga, itu dua hal ya. Satu, itu urusan murni internal TNI. Yang kedua ya sifatnya rahasia. Gitu ya," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Legislator dan purnawirawan mayor jenderal itu menilai bahwa status siaga yang disampaikan kepada publik hanya menimbulkan keresahan. Ia berpendapat bahwa kesiagaan mestinya hanya untuk TNI agar siap dengan segala kemungkinan, tanpa perlu diketahui masyarakat luas.
Dampak pada Keresahan Masyarakat
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa mempublikasikan siaga 1 dapat menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan masyarakat. "Ya sebetulnya, sebetulnya begini, apapun alasannya siaga itu, apalagi kan alasannya bisa jadi oh ini rencana kayaknya ada bencana, misalnya akan ada bencana. Bencana apa misalnya? Banjir. Lalu dinyatakan siaga satu begitu. Oke, nggak masalah," ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa jika siaga terkait dengan ancaman perang, maka pengumuman publik justru tidak berguna. "Tapi kalau misalnya ini akan ada perang, kemudian diumumkan, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya menurut saya. Ngapain publik harus tahu?" tanya dia.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyebut bahwa beredarnya surat telegram TNI membuat publik menjadi khawatir. "Yang tahu biar saja para prajurit TNI untuk menyiapkan diri. Masyarakat malah tambah resah. Justru nanti akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat," tambahnya.
Penetapan Siaga sebagai Hal Wajar
Mantan perwira tinggi militer itu menilai bahwa penetapan siaga merupakan hal yang wajar dalam pengendalian prajurit TNI. Ia mencontohkan bahwa status siaga bisa diterapkan dalam lingkup penanganan bencana, seperti di Sumatera di mana beberapa komando daerah militer (kodam) pernah disiagakan.
"Jadi begini. Penetapan siaga itu, siaga itu adalah sebuah sarana komando dan pengendalian dalam rangka menyiapkan prajurit TNI untuk tugas-tugas tertentu. Dan itu biasa di TNI. Nggak usah terlalu dipikirin, itu biasa itu," ujar TB Hasanuddin.
Ia menambahkan, "Itu Panglima TNI menyatakan siaga satu, ya sudah siaga satu. Bukan hanya perang, kadang-kadang ada bencana. Misalnya, di Sumatera, TNI di beberapa kodam disiagakan siaga satu, begitu kan."
Latar Belakang Surat Telegram TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya mengeluarkan surat telegram kepada jajarannya agar melaksanakan siaga tingkat 1. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi perkembangan situasi dalam negeri akibat dampak konflik di kawasan Timur Tengah, sesuai dengan tugas pokok TNI.
Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026, yang diteken oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.
Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan bahwa penerapan siaga tingkat 1 merupakan bagian dari tugas TNI dan telah diamanatkan oleh Undang-Undang TNI. Ia menegaskan bahwa perlindungan yang dimaksud adalah dari ancaman terhadap bangsa dan negara.
"Salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara," kata Brigjen Aulia saat dihubungi, Minggu (8/3).
Dengan demikian, meskipun TNI menegaskan bahwa siaga 1 adalah langkah rutin dan sesuai hukum, kritik dari anggota DPR menyoroti potensi dampak psikologisnya pada masyarakat, yang justru dapat meningkatkan keresahan di tengah situasi global yang tegang.
