DPR: Roda Pemerintahan Aceh Kian Normal Jelang Ramadan, Hanya Sedikit Tersendat
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa target pemulihan roda pemerintahan di Aceh pascabencana sebelum Ramadan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), Dasco menegaskan bahwa hanya sedikit wilayah yang masih mengalami kendala.
"Kita targetkan sebelum bulan puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan, dan alhamdulillah kita monitor bahwa sudah tinggal sedikit yang masih tersendat jalannya," kata Dasco, seperti dilaporkan dalam pertemuan tersebut.
Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera terus melakukan pemantauan dan percepatan normalisasi sungai, infrastruktur, serta pembangunan hunian di daerah yang sebelumnya terisolir, khususnya di Aceh. Dasco menambahkan bahwa meskipun medan berat, tidak ada lagi daerah terisolir dan normalisasi sungai terus berjalan.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta beberapa menteri lainnya seperti Menteri Keuangan, Kesehatan, Sosial, dan Pertanian.
Pemulihan Akses Jalan dan Mobilitas
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa seluruh akses jalan nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah pulih dan dalam kondisi fungsional. "Jalan darat ini ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten-kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan," kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Tito memastikan bahwa masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal dengan menurunnya jumlah pengungsi dan pulihnya aktivitas ekonomi antar daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
Waktu Normalisasi Penuh
Tito memperkirakan bahwa normalisasi penuh wilayah terdampak bencana Sumatera membutuhkan waktu 2–3 tahun untuk pembangunan infrastruktur permanen seperti jalan, jembatan, dan sungai. Namun, kondisi fungsional dapat dipulihkan dalam waktu relatif singkat, dengan normal fungsional mungkin tercapai dalam dua bulan jika pembersihan lumpur dan pembukaan akses dasar dilakukan secara masif.
"Dalam 2 bulan bisa saya katakan normal fungsional, bukan normal permanen. Normal fungsional itu artinya kalau jalannya bisa dilalui, kemudian lorongnya bisa dilalui," jelas Tito.
DPR menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus diawasi hingga seluruh wilayah terdampak benar-benar pulih, dengan fokus pada pemulihan roda pemerintahan dan layanan publik di Aceh menjelang Ramadan.
